Padang – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar serah kelola tiga infrastruktur yang telah dibangun pada tahun 2019 kepada Pemerintah Kota Padang. Ketiga infrastruktur dimaksud totalnya berkisar Rp 60 miliar.
Infrastruktur yang diserah kelolakan adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Palukahan Gadang kapasitas 100 liter per detik, Penataan Bangunan Pantai Air Manis dan Penataan Kawasan Kumuh Batang Arau.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Sumbar Syafriyanti berharap, tiga infrastruktur yang diserah kelokan dapat mendukung terwujudnya ketersediaan infrastruktur dasar di Kota Padang dan mampu meningkatkan aspek ekonomi sosial masyarakat.
Kata Syafriyanti, Kementerian PUPR melalui BPPW Sumbar bakal terus mensupport Kota Padang untuk membangun infrastruktur dasar masyarakat berupa air bersih, pembenahan pemukiman kumuh dan sanitasi.
“Kami mensuport Kota Padang untuk hal ini. Karena ini tanggung jawab kami juga dan hal itu kebutuhan dasar masyarakat. Alhamdulillah tahun 2019 sudah selesai fasilitas infrastrukturnya dan sekarang kami serah kelola kepada Pak Walikota Padang,”urai wanita akrab disapa Bundo.
Untuk pembangunan SPAM IKK Palukahan Gadang sebut Syafriyanti, sangat membantu pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Kedepan PUPR siap membantu menambah infrastruktur SPAM, namun Kota Padang harus memenuhi syarat yang diajukan.
“Syarat yang kami ajukan adalah , Kota Padang bisa menambah 8000 sambungan rumah. Kalau sudah tersambung, baru kami bisa bantu lagi infrastruktur SPAM,”ungkapnya.
Untuk pembangunan Pantai Air Manis, Ia harapkan dapat menunjang kepariwisataan Kota Padang. Serta meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan menambah PAD Kota Padang.
Untuk pembenahan kawasan kumuh di Batang Arau, pihaknya sudah membenahi kawasan ini selama dua tahun, yakni sejak 2018 dan 2019. “Alhamdulillah hasilnya sudah dirasakan masyarakat,”tuturnya.
Lebih lanjut Syafriyanti menjelaskan, saat ini aset yang dibangun BPPW Sumbar baru tahap serah kelola. Mengingat untuk proses hibah dari pusat ke daerah diatas Rp 10 miliar harus melalui Kementerian Sekretaris Negara (Setneg).
“Kalau proses Hibah diatas Rp 10 miliar melalui Setneg. Kami sudah mulai laksanakan tahapan tahapan proses hibah sambil berjalan,”ungkapnya
Sementara itu Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tidak terhingga atas program yang dilaksanakan Kementerian (PUPR) di Kota Padang. Pemko siap memelihara, menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang dibangun ini dengan sebaik baiknya.
Mahyeldi berjanji, apapun persyaratan yang diminta Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur di Kota Padang, pasti bakal dipenuhi Pemko Padang.
“Seperti Pemko Padang harus bangun sambungan rumah baru sebanyak 8000 SR, maka kami siap wujudkan hal itu. Agar SPAM baru di sekitar sini bisa dibangun lagi. Pembebasan lahan pun juga sudah kami laksanakan dan sudah bebas,”ujar Mahyeldi.
Bagi masyarakat Kota Padang sebut Mahyeldi, infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR langsung dirasakan mayarakat. Semisal penataan Pantai Air Manis, dahulunya objek wisata itu sepi pengunjung, saat ini membludak walaupun sedang Covid 19.
Selain itu juga dengan pembangunan SPAM Palukahan ini, membuat harapan masyarakat agar bisa menikmati air bersih dan siap minum dapat terlaksana. Begitupun dengan penataan Batang Arau, kawasan yang dahulunya tak disinggahi wisatawan, sekarang juga sudah mulai ramai.
Tak hanya itu, SPAM ini akan dimanfaatkan Pemko sebagai tempat Wisata Edukatif untuk siswa dan mahasiswa yang ingin belajar. Banyak pengetahuan baru terdapat disini, seperti bagaimana mengolah air biasa sampai air bisa diminum, lalu bagaimana air minum bisa disalurkan ke masyarakat, serta teknologi yamg digunakan di SPAM ini bisa dipelajari .
“Jadi Kementerian PUPR melalui Bundo tak bisa berhenti membantu Pemko Padang membangun infrastruktur baru. Masih banyak program yang bisa disinergikan dengan Bundo. Saya minta kepada Kepala SKPD terkait untuk berkoordinasi dengan balai balai Kementerian PUPR,”pinta Mahyeldi. (ridho)
