Padang – Tak sia – sia ada wakil rakyat asal Sumatera Barat di Komisi V DPR RI bidang infrastruktur. Meski hanya seorang diri di Komisi V, namun Athari Gauthi senantiasa memberikan kontribusi untuk hadirnya pembangunan infrastruktur yang menunjang kehidupan masyarakat banyak, dari Pemerintah Pusat.
Lobi-lobi intensif pun dilakukan legislatif muda yang berasal dari Kabupaten Solok ini, demi mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Alhasil beberapa program pembangunan infrastruktur pun di boyong ke Tanah Minang berkat usaha keras nya, untuk dipersembahkan pada masyarakat.
Program dimaksud yakni , Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Athari Gauthi kepada Majalah Intrust mengatakan, ke semua program tersebut merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dibawa ke Ranah Minang. Total anggaran yang dibawa adalah Rp 52,8 miliar
Program itu dijalankan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) Sumatera V Sumbar Ditjen SDA, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sumbar Ditjen Cipta Karya, serta Balai Prasarana Perumahan Sumbar Ditjen Penyediaan Perumahan.
Athari memaparkan, program PISEW dianggarkan sebesar Rp 7,8 miliar, yang tersebar di 13 nagari dimana masing masing nagari mendapatkan bantuan Rp 600 juta. Saat ini Kabupaten Solok mendapat jatah 9 nagari dan Kabupaten Sijunjung mendapat jatah 4 nagari.
“Program PISEW merupakan program dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Seluruh bantuan ini sudah diserap untuk Dapil I dan saat ini dalam tahap pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan,”ujar wanita berparas manis ini.
Lanjut ia menjelaskan, program kedua adalah Program KOTAKU dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar yang tersebar di lima titik, dimana setiap titik mendapat Rp 1 miliar. Saat ini Kabupaten Solok mendapat jatah 2 kawasan dan Kabupaten Sijunjung mendapat 3 kawasan lingkungan.
Lalu kata Athari ada program P3 – TGAI yang dijalankan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Dana yang dapat diserap untuk Dapil Sumbar I adalah sebesar Rp. 22,5 Milyar.
Alokasinya diberikan kepada 115 Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A), dimana setiap P3A mendapatkan
bantuan sebesar Rp 195 Juta untuk memperbaiki saluran irigasi. Bantuan ini
tersebar di Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, dan lain-lain.
“Untuk saat ini, sebagian program tersebut sudah cair dan sedang berlangsung pelaksanaan kegiatan tahap II. Sedangkan sisanya akan cair dan dilaksanakan pada tahap III yaitu di bulan September 2020,”ungkapnya.
Program terakhir yang berhasil di boyong adalah Program BSPS dari Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.Alokasi dana yang dapat diserap untuk Dapil Sumbar I adalah sebesar Rp 17,5 Milyar yang diberikan kepada 1.000 kepala keluarga, dimana setiap KK mendapatkan bantuan sebesar Rp 17,5 Juta, untuk memperbaiki kualitas tempat tinggalnya menjadi tempat tinggal yang layak huni.
Bagi Athari, seluruh program-program ini adalah bukti kerja nyata dirinya sebagai anggota dewan yang sudah diamanahkan masyarakat daerah pemilihan Sumatera Barat, pada Pileg 2019 lalu.
Ia berjanji, penyerapan anggaran dari pemerintah pusat ini akan terus diperjuangkan melalui rapat-rapat di Komisi V DPR RI, aga kucuran dana dari Pusat semakin deras untuk daerah.
“Sebagai Wakil Rakyat, perjuangan ini
tidak akan berhenti dan terus akan saya laksanakan, demi meningkatkan sosial ekonomi masyarakat khususnya dan kemajuan daerah pada umumnya,”pungkasnya.(ridho)