Permudah Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR Dukung Pemulihan Ekonomi di Sektor Properti

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah melalui bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Stimulan bantuan pembiayaan perumahan diharapkan terus menjadi salah satu pendukung pemulihan ekonomi di sektor properti.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam webinar rangkaian peringatan Hari Perumahan Nasional 2021 bertajuk “Geliat Pemenuhan Rumah MBR Dalam Pemulihan Ekonomi”, Jumat (20/8/2021).

Menurut Herry, salah satu sektor yang paling berpengaruh terhadap ketahanan perekonomian Indonesia saat Pandemi COVID-19 adalah sektor properti, termasuk sektor perumahan. “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor properti tetap tumbuh positif pada masa pandemi COVID-19 yang hanya melambat tumbuh pada triwulan 2 tahun 2020 sampai triwulan 1 tahun 2021 dan mulai naik pada triwulan 2 tahun 2021. Hal ini disebabkan karena masih berjalannya stimulan pembiayaan perumahan khususnya bagi MBR,” ujarnya.

Untuk itu dikatakan Herry, Pemerintah sudah dan akan terus memberikan insentif untuk berlangsungnya sektor properti. Terakhir Pemerintah memberikan insentif berupa bebas PPN 100% untuk pembelian rumah sampai 2 miliar dan 50% untuk pembelian rumah dengan harga 2-5 miliar sebagaimana diatur pada PMK No. 103/PMK.010/2021 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan unit rusun yang ditanggung Pemerintah.

Terkait penyediaan perumahan di Indonesia, Herry mengatakan, terdapat tantangan yang cukup berat sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Di antaranya bagaimana kita meningkatkan rasio KPR dari saat ini 2,9% menjadi 4% pada tahun 2024. Kalau kita mengacu kepada negara tetangga, banyak yang rasionya sudah di angka dua digit,” tuturnya.

Sebagai dukungan terhadap program RPJMN tersebut, Herry menyatakan Kementerian PUPR akan terus menganggarkan dan memfasilitasi berbagai kebijakan untuk kemudahan memperoleh rumah bagi MBR melalui program bantuan perumahan antara lain FLPP, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi sebanyak 157.500 unit melalui FLPP. Berdasarkan data per 18 Agustus 2021 realisasi penyaluran FLPP sudah mencapai 115.355 unit rumah atau sebesar 73,24%. Sedangkan untuk SBUM yang ditargetkan 157.500 unit sudah mencapai 84.777 unit atau 54,54%, dan BP2BT mencapai 167 unit rumah.

“Pada tahun 2022, program ini masih terus berlanjut. Pemerintah akan mengalokasikan total Rp 28,2 triliun untuk target 200 ribu unit melalui FLPP. Sementara sambil menunggu beroperasinya BP Tapera pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan FLPP sampai 2024. Hal ini mengingat sampai tahun tersebut diperkirakan masih banyak MBR di luar ASN dan TNI/POLRI yang belum jadi anggota BP Tapera,” ujar Herry.

Untuk mengajukan permohonan subsidi FLPP, masyarakat dapat mengunduh aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) melalui PlayStore. Dengan menggunakan SiKasep, masyarakat akan secara online terhubung dengan pemerintah, bank pelaksana, dan pengembang dengan menggunakan sistem _host to host_. Sedangkan untuk proses verifikasi pengguna, SiKasep terhubung langsung ke Kementerian Dalam Negeri yang sekaligus telah terkoneksi dengan data FLPP yang dikelola oleh BLU PPDPP sehingga subsidi dapat tepat sasaran.

Ketentuan untuk mendapat subsidi FLPP meliputi kepemilikan rumah tapak atau rumah susun, suku bunga 5% pa, masa subsidi 20 tahun, subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp 4 juta, uang muka 1%, harga jual sesuai Kepmen PUPR dan bebas PPN sesuai PMK.

Turut hadir dalam webinar tersebut sebagai pembicara, Direktur Perumahan dan Permukiman BAPPENAS RI (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia), Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, dan INDEF (Institute for Development of Economics and Finance). (*)