Tanahdatar, Intrust – Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, SH MH, meminta percepatan penurunan stunting karena ini menurutnya merupakan tanggungjawab bersama termasuklah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat.
Demikian dikatakan Richi Aprian dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting di Tanah Datar. Rapat itu juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Lise Eka Putra dan OPD terkait di Aula Kantor Baperlitbang Tanah Datar
“Mari kita bersama-sama mencegah stunting dengan saling berkolaborasi antar OPD untuk melaksanakan delapan aksi integrasi yaitu Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Peran Nagari, Pembinaan KPM, Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Stunting dan Review Kinerja Tahunan,” tegas Richi.
Wabup berharap penanganan kasus stunting harus tepat sasaran dan pengalokasian anggarannya sesuai untuk penanganan stunting tersebut. Sehingga percepatan penurunan kasus stunting berjalan dengan baik.
Bupati yang menjelaskan peran dan kewenangan nagari yang digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah nagari dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBDes termasuk dana desa untuk melaksanakan integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat nagari.
Ini menurutnya bertujuan memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi nagari untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam upaya mendukung upaya penurunan stunting.
Sebelumnya Kepala Baperlitbang Tanah Datar Dr Alfian Jamrah menyebutkan
stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri kesehatan (Perpres No.72 Tahun 2021).
Di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka stunting sekitar 21,5%. Sedang berdasarkan hasil penimbangan massal pada bulan Agustus dengan menggunakan e-PPGBM angka stunting Tanah Datar mencapai 14,52%..
Secara nasional tambah Alfian, BKKBN sebagai liding sektor pelaksanaan program percepatan penurunan stunting siap untuk melaksanakan arahan Presiden RI Joko Widodo pada rapat terbatas percepatan penurunan stunting pada tanggal 28 Januari 2021 lalu menjadi 14% melalui pendekatan keluarga.
“Untuk mendukung program pemerintah guna percepatan penurunan stunting ini ada 8 (delapan) OPD dan instansi vertikal yang berperan dalam kelengkapan data. Yaitu Dinas PMDPPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, dan Kementerian Agama,” tambah Alfian.
Disampaikannya, tujuan dan kelompok sasaran dari percepatan penurunan stunting ini yakni menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
“Kelompok sasaran dari percepatan penurunan stunting ini adalah remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-59 bulan,” tambah Alfian.
Ketua TPPKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra mengakui jika 10 program pokok PKK sangat berkaitan erat dengan upaya perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat sehingga percepatan penurunan stunting di Tanah Datar dapat dicapai.
Kader PKK dan kelompok dasawisma membantu mengajak masyarakat untuk datang ke Posyandu dan juga mengedukasi masyarakat dengan berbagai media sosial lainnya. Selain itu juga memaksimalkan peran dasawisma agar betul-betul berjalan sesuai dengan fungsinya.
Juga termasuk keterlibatan OPD mengingat 10 program pokok PKK ada hampir di semua OPD. Sehingga apa yang dapat dilakukan untuk mencegah bisa dikerjasamakan dengan OPD terkait.
“Remaja pra nikah harus ada pendampingan dan pengawasan dari OPD terkait dengan berbagai program dan kegiatan serta sosialisasi sehingga stunting itu dapat dicegah dan diantisipasi,” tambah Lise Eka Putra M.Dt
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.