Palembang – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak Pemerintah Daerah, pengembang perumahan dan perbankan untuk meningkatkan kolaborasi membangun perumahan skala besar berbasis komunitas.
Pemerintah memberikan dukungan berupa kemudahan perijinan, subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan bantuan prasarana dan utulitas umum (PSU) bagi pengembang.
“Dalam penyediaan rumah, Pemerintah belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan peran pengembang perumahan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid pada acara pencanangan pembangunan perumahan BPS Land Asri Griya di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 24/8/2019.
Basuki Sebut, Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land menjadi salah satu model perumahan berbasis komunitas yang dibangun dengan pola hunian berimbang antara jumlah rumah mewah, menengah dan sederhana. Pemerintah berharap pengembangan perumahan skala besar yang menerapkan konsep hunian berimbang dapat terus dilaksanakan di daerah-daerah lain.
Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus.
Peringatan Hapernas menjadi momentum untuk menciptakan iklim properti yang produktif serta momentum percepatan pembangunan Program Sejuta Rumah.
Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi A.H mengatakan dalam mendorong penyediaan perumahan bagi ASN, Prajurit TNI, dan Polri, Pemerintah telah menggulirkan beberapa program bantuan perumahan seperti rumah susun sewa (Rusunawa) dan rumah khusus, terutama bagi aparatur negara yang bekerja di kawasan terluar, terpencil, dan perbatasan.
“Masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp4 juta sudah bisa diberikan subsidi rumah tapak. Saya kira ini akan menarik perhatian masyarakat, karena uang mukanya juga kecil dan ada subsidi bunga,” kata Khalawi.
PT. Cipta Arsigriya selaku pengembang BPS Land akan membangun sebanyak 3.000 unit type 36/72 rumah subsidi dari Kementerian PUPR dengan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subisidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang disalurkan melalui Bank Pelaksana salah satunya BTN. Perumahan ini berbasis komunitas ASN, TNI dan Polri yang bertugas di Sumsel.
“BPS Land direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 60 hektar sebanyak 3.000 unit. Untuk tahap pertama kami membangun 2.000 unit. Misi utama kami mendukung pemerintah untuk mewujudkan program Satu Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Chandra Huisanto selaku Direktur Utama PT. Cipta Arsigriya.
Chandra menambahkan bahwa dalam membangun kawasan BPS Land pihaknya sangan concern dengan kualitas bangunan.
“Kami membangun rumah murah namun tidak murahan. Semuanya kami pertimbangkan demi menjaga kualitas bangunan agar tetap baik namun dengan harga yang terjangkau. Bahkan kami juga melakukan pengawasan secara langsung untuk menjaga kualitas huniannya,” tutur Chandra.
Sebanyak 300 unit dalam tahap pembangunan dengan progres yang variatif antara 40-80%. Selain itu juga dibangun jalan lingkungan, drainase yang mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR dan penyambungan instalasi listrik dan air.
Terwujudnya pembangunan hunian bagi komunitas masyarakat kota Palembang, Chandra menuturkan hal tersebut berkat dukungan berbagai pihak.
“Ini tidak semata-mata hasil kerja kami, namun ini hasil kerja bersama. Kami ingin mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak yang sudah mendukung terwujudnya BPS Land seperti Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, Kementerian PUPR, Kodam II Sriwijaya dan Polda Sumsel serta rekanan dari pihak perbankan,” kata Chandra.
Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Walikota Palembang Harnojoyo, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman, Direktur Rumah Umum dan Komersial Yusuf Hariagung dan Direktur Layanan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) Agusny Gunawan. (*)
