Pagu Anggaran Tahun 2020 Sebesar Rp 120,21 Triliun

Jakarta – Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020 sebesar Rp 120,21 triliun, sesuai dengan pidato Presiden RI Joko Widodo atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya, dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2019 lalu.

Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis dengan agenda pembahasan Rencana Keuangan Anggaran Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2020 di Ruang Rapat Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Basuki mengatakam, khusus anggaran pembangunan infrastruktur SDA akan digunakan pertama untuk bendungan dan embung sebesar Rp 18,52 Triliun. Anggaran untuk bendungan yakni melanjutkan program pembangunan 49 yang sedang berjalan konstruksinya, antara lain pembangunan Bendungan Kuwil di Sulawesi Utara, Cipanas di Jawa Barat, Way Sekampung di Lampung, Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Way Apu di Maluku. Kemudian merehabilitasi 2 bendungan yakni Bendungan Wonogiri dan Bendungan Benanga.

“Untuk embung, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal SDA akan membangun 70 embung terutama di daerah kering di NTT, NTB, dan Maluku antara lain Embung Bokondini, Embung Botawa, Embung Sempaja. Selanjutnya adalah merevitalisasi 3 danau antara lain pembangunan Alur Tano Ponggol di Danau Toba dalam rangka menunjang pariwisata, dan revitalisasi Danau Rawa Pening sebagai penyediaan air baku dan tenaga listrik di Jawa tengah,” jelas Menteri Basuki yang didampingi para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR.

Kedua, pengembangan irigasi dan rawa dengan anggaran sebesar Rp 8,32 triliun. Pembangunan irigasi ditargetkan seluas 20 ribu hektar salah satunya Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci di Aceh yang sudah memiliki bendung sejak lama namun baru sekarang dibangun jaringan irigasinya.

Selain itu pembangunan DI Batang Asai di Jambi, dan DI Komering di Sumatera Selatan. Rehabilitasi jaringan irigasi juga dilakukan seluas 89 ribu hektare yang antara lain adalah DI Rentang dan DI Manganti di Jawa Barat, dan DI Way Umpu di Lampung.

Ketiga, penyediaan air tanah dan air baku dengan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun yang digunakan antara lain untuk penyediaan air baku daerah rentang keekringan dengan kapasitas 3,0 m3/detik antara lain pembangunan instalasi air baku di Bendungan Logung, Tapin, Gondang, Gandus, Kesugihan, dan air baku Kawasan Parapat Danau Toba serta penyediaan sumur air tanah sebanyak 250 titik antara lain untuk persiapan kekeringan Pulau Jawa dan Provinsi NTT.

Keempat, operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA dengan anggaran sebesar Rp 4.46 triliun dengan program antara lain operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air termasuk rehabilitasi dan peningkatan keamanan bendungan. Kemudian pemeliharaan infrastruktur berbasis masyarakat (p3TGAI) di 6.000 lokasi dan Program Citarum Harum yang dibantu oleh TNI.

Kelima, pengendalian lumpur Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp 280 miliar yang digunakan untuk pengaliran lumpur sebanyak 31 juta m3 slurry dan peningkatan tanggul sepanjang 2 km.

Keenam, pembangunan pengendali daya rusak air dengan anggaran sebesar Rp 6,84 triliun yang digunakan untuk pembangunan pengendali banjir sepanjang 102 yang antara lain pengendalian banjir kawasan New Yogyakarta International Airport (NYIA) untuk mendukung KSPN Borobudur, pengendali banjir di KEK Mandalika (KSPN Mandalika), Likupang (KSPN Manado-Bunaken), Kali Ciliwung, Kali Tuntang, dan Sungai Konaweha yang mengalami banjir besar beberapa waktu lalu.

“Untuk pengendalian banjir di Sulawesi Tenggara kini dalam tahap konstruksi yakni Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur dengan kapasitas 45,9 juta m3. Kemudian akan dibangun Bendungan Ameroro dengan kapasitas tampung 55,1 juta m3 di Kabupaten Konawe,” jelas Menteri Basuki.

Disamping itu juga dibanun infrastruktur pengendali sedimen/lahar gunung berapi sebanyak 21 buah antara lain di Gunung Merapi dan Gunung Agung. Kemudian pembangunan pengaman pantai sepanjang 18 Km antara lain di Dermaga Loh Buaya/Rinca untuk menunjang pariwisata Labuan Bajo, Pengaman Pantai Jakarta, Pantai Miangas, Pantai Lampung dan Anyer pasca tsunami Lampung-Banten.

Ketujuh, dukungan lainnya sebesar Rp 2,95 triliun yang digunakan antara lain untuk pembinaan (turbinwas), pelaksanaan tugas teknis lainnya, tata kelola SDA terpadu, dan dukungan manajemen BBWS/BWS.

Namun secara keseluruhan dirinci Basuki, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 43,97 triliun, konektivitas sebesar Rp 42,95 triliun, permukiman sebesar Rp 22 triliun, perumahan sebesar Rp 8,48 triliun, pembinaan konstruksi Rp 725 miliar, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp 525,18 miliar, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 452 miliar dan pengembangan infrastruktur wilayah, pengawasan dan dukungan manajemen sebesar Rp 831,19 miliar. (*)