Jakarta, majalahintrust.com – Menteri Kesehatan memberikan penghargaan Universal Helath Coverage (UHC) kepada Kota Sawahlunto terkait perlindungan kesehatan pada masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 99,68%.
Bersama dengan 22 Provinsi serta 334 kab/kota seluruh Indonesia, penghargaan ‘UHC Award 2023’ diserahkan langsung di Jakarta, Selasa (14/3) oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang turut disaksikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menyampaikan pemerintah kota terus berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, yang terhitung sampai Maret 2023 ini sudah 99,68% atau 67.127 jiwa dari 67.344 jiwa yang terdaftar menjadi peserta JKN.
Dengan cara membayarkan premi kepesertaan JKN masyarakat tersebut, setiap tahunnya dialokasikan dari APBD sebesar kurang lebih Rp12 miliar.
“Kita tidak ingin ada masyarakat Sawahlunto yang kalau sakit tidak bisa ke puskesmas, tidak bisa ke rumah sakit karena takut tidak bisa membayar biayanya. Untuk itulah kita masukkan masyarakat dalam program JKN sehingga dapat mengakses tanpa biaya,” kata Wali Kota Deri Asta.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesdalduk-KB) Kota Sawahlunto Ranu Vera Mardianti menyampaikan bahwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD untuk JKN di Sawahlunto berjumlah 31.279 jiwa. Terdiri dari Jaminan Kesehatan (Jamkes) Sumbar Sakato dan Jamkes Kota Sawahlunto.
“Untuk Jamkes Sumbar Sakato merupakan sharing (berbagi) dana dengan APBD Provinsi Sumbar sebesar 20 persen dan 80 persen dari APBD Kota Sawahlunto. Sedangkan untuk Jamkes Kota Sawahlunto dibayarkan penuh seratus persen dari APBD Sawahlunto,” ujar Vera.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi para gubernur serta bupati dan wali kota yang telah bekerja keras mewujudkan UHC. Ia pun menekankan agar pemda dapat berperan lebih dengan mendaftarkan BPJS bagi penduduk rentan, seperti disabilitas, lansia, dan masyarakat terlantar.
“Apresiasi tinggi atas berbagai upaya kerja keras kepala daerah mendukung JKN sebagai salah satu program prioritas nasional yang menjadi tonggak revolusioner dalam pelayanan masyarakat Indonesia,” kata Ma’ruf Amin.
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN, yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024.
Sampai dengan 1 Maret 2023, jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS mencapai lebih dari 90%. tri
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.