Alirman Sori; Saya Percaya Masih akan Ada Kapal untuk Bisa Berjuang Maju ke DPR-RI

 

Padang, majalahintrust.com – Anggota DPD-RI DR. Alirman Sori, SH, MM, M.Hum mengaku tidak khawatir bakal tidak dapat tiket untuk berjuang menjadi calon anggota DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang. Ia mengatakan, meski kondisinya saat ini juga belum ada kejelasan dari Partai Golkar yang dulu sempat membesarkannya, namun ia yakin harapan untuk berjuang ke DPR RI tetap terbuka.

“Sejak dulu saya itu orang yang punya komitmen. Sebagai mantan Ketua DPRD Pesisir Selatan dan Ketua DPD Partai Golkar, Saya komit untuk hanya menjabat selama dua periode. Di Dewan Perwakilan Daerah sekarang pun saya komit untuk menjabat hanya dua periode. Karena apa? Sebagai orang yang pernah merasakan jadi kader, saya juga merasakan banyak kader lain yang juga ingin mencapai apa yang telah saya dapat ini. Karena itu, selagi bisa, mengapa saya harus memaksakan diri untuk tetap bertahan setelah dua periode,” tegas Alirman Sori.

Alirman menyampaikan hal itu di hadapan sekitar 20 orang Pimpinan Redaksi yang merupakan bekas koleganya – karena ia juga dulu berasal dari wartawan – dalam sebuah pertemuan di sebuah rumah makan di Padang pada Rabu (26/4). Saat itu, Alirman didampingi Ketua LKAAM Pesisir Selatan Drs. Syafrizal Ucok Dt. Nan Batuah yang rencananya juga akan maju sebagai Caleg Partai Golkar untuk DPRD Sumbar.

Dijelaskannya, sebagai kader Golkar, ia tahu diri untuk terlebih dahulu melaporkan ketidak-ikutannya maju di DPD RI pada Pileg 2024 kepada Partai Golkar yang dulu telah membesarkannya. Ia berharap salah satu tiket untuk maju ke DPR RI bisa didapatkannya dari pencalegan yang dilakukan Partai Golkar. Namun kalau memang sampai pada waktunya tidak ada kejelasan dari Partai Golkar, apa boleh buat ia mungkin akan berpaling dan memilih jalan lain.

“Saya percaya, masih akan ada kapal lain yang bersedia menampung saya untuk bisa berjuang maju ke DPR-RI,” tegas pria yang kini masih anggota DPD RI namun lebih memilih maju sebagai Caleg DPR-RI pada Pileg 2024 nanti.

Merebaknya pembicaraan soal dirinya berawal dari diskusi yang digelarnya seiring masih merebaknya isu soal tiga priode atau soal perpanjangan masa jabatan presiden dan system pemilihan pada Pemilu 2024 nanti. Saat ini soal tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden sudah mulai mereda. Namun soal system pemilihan Pemilu, ia tahu para pengurus dan kader partai politik masih galau mengingat Mahkamah Konstitusi belum memutuskan apakah system proporsional terbuka atau tertutup.

Di bagian lain saat ini partai politik juga telah menyusun daftar kader yang akan didaftarkan menjadi calon anggota legislatif di DPR dan DPRD pada Pemilu 2024. Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah mengumumkan jadwal pendaftaran caleg. Kondisi ini tentu akan membuat para Caleg jadi terpasung dengan keadaan mengingat system pemilu yang belum diputuskan itu.

“Saya rasa sudah sama-sama diketahui, bahwa jika dilakukan dengan system proporsional tertutup, maka yang akan beruntung adalah caleg-caleg yang berada di urutan pertama dan umumnya pengurus teras di partai politik. Dan ini tentu akan sangat merugikan sekali bagi caleg lain, maupun pihak-pihak yang terkait dengan hal itu,” ujarnya.

Hal itu pula yang membuat 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI saat ini turun ke masyarakat untuk menjaring aspirasi dan mengorek informasi dari semua pihak terhadap system pemilu yang baik. Dari pantauannya, Alirman menilai bahwa masyarakat telah nyaman selama 15 tahun dengan sistem proporsional terbuka, yakni wakil rakyat terpilih ditentukan lewat suara terbanyak.

“Satu hal yang menjadi pertanyaan publik saat kami turun ke daerah-daerah, sistem terbuka yang sudah berjalan 15 tahun merupakan putusan MK pada 2008 lalu. Itu sesuai dengan keinginan sebagian besar masyarakat pemilih. Apakah MK akan mengembalikannya pada sistem tertutup? Jika itu terjadi, maka ini artinya terjadi kemunduran kita dalam berdemokrasi. Ini harus jadi kajian semua pihak,” jelas Alirman

Alirman berharap, dengan majunya ia ke DPR, semoga bisa mendorong penguatan kewenangan DPD RI lewat perubahan undang-undang. Setelah kewenangannya kuat, tokoh-tokoh yang maju menjadi calon anggota DPD RI mestinya murni sosok yang merepresentasi perwakilan daerah yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik.

Sementara itu Ketua LKAAM Pesisir Selatan yang juga mantan birokrat senior Pemprov Sumbar Syafrizal Ucok mengatakan, selama ini kewenangan yang kurang kuat dimiliki anggota DPD RI juga berpengaruh terhadap kepentingan untuk pembangunan dan kemajuan daerah.

“Misalnya Pak Alirman Sori ini. Beliau sangat ingin daerahnya Sumbar maju. Tapi, kewenangan penganggaran itu ada di DPR RI. Jadi, sangat tepat kalau beliau maju ke DPR. Agar ada wakil kita yang bisa bersuara di tingkat nasional untuk mendorong kemajuan Sumbar yang kini tertinggal dari provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi,” ujar Syafrizal.

Terkait sistem pemilu, Syafrizal yang maju sebagai Caleg DPRD Sumbar Dapil Pesisir Selatan-Mentawai, sependapat dengan Alirman Sori yakni proporsional terbuka. “Masyarakat merasa senang calegnya terpilih berdasarkan suara terbanyak. Namun begitu, bagi saya pribadi sama saja. Terbuka atau tertutup, saya siap untuk maju sebagai Caleg DPRD Sumbar,” tambahnya. ns