Rapat Paripurna LKPJ 2023 : Fraksi Berkarya – Nasdem Minta Pemko Padang Tempatkan Aparatur Sesuai Disiplin Ilmu

Padang, majalahintrust.com – Fraksi Berkarya – Nasdem mengevaluasi Laporan Pertangungjawaban (LKPJ) Walikota Padang dengan memberikan catatan khusus, agar menjadi pehatian kedepannya.

Juru Bicara Fraksi Berkarya – Nasdem Helmi Mo’esin dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi- fraksi terhadap LKPJ Walikota Padang menyampaikan, Pemerintah Kota Padang untuk memperhatikan proses penempatan aparatur yang sesuai dengan keilmuannya dan keahliannya. Pihaknya memandang masih saja melihat penempatan ASN yang jauh dari keilmuannya sehingga menyebabkan tidak tercapainya kinerja yang baik dan kurang maksimalnya pencapaian target yang sudah di rencanakan.

Terbukti masih terdapat beberapa kegiatan atau sub kegiatan tahun 2023 yang realisasinya masih di bawah 80%. Maka dari itu diharapkan kepada kepala SKPD untuk segera melakukan rasionalisasi terhadap anggaran pada kegiatan atau sub kegiatan tersebut yang realisasinya rendah tersebut dalam penyusunan anggaran perubahan tahun berjalan.

Selain itu ucap Helmi Moe’sin, ada pun yang perlu menjadi perhatian serta rekomendasi antara lain bidang BAPPENDA, perlu pengkajian Kembali sumber-sumber pendapatan daerah yang mana sama-sama kita lihat banyaknya potensi baru di Kota Padang. Dalam artiannya perekonomian masyakarat Kota Padang mulai bangkit dan harus ada langkah – langkah konkrit terhadap strategi pengelolaan pendapatan daerah yang optimal.

Fraksi Berkarya – Nasdem juga menyoroti capaian kinerja PSM Kota Padang masih jauh dari yang diharapkan. Hal itu tercermin masih banyaknya persoalan persoalan internal yang tentunya mengganggu pencapaian target.

“Untuk itu kepada Bapak Walikota sebagai KPM (kuasa pemilik modal) melakukan suatu trobosan dalam rangka meningkatkan kinerja PSM,” ungkapnya.

Dirinya juga bersyukur, di penghujung Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang, telah disetujui oleh Menpan RB izin prinsip tentang penerimaan Pegawai Non ASN sebanyak 5.391 orang.

“untuk itu kami mengingatkan agar dinas terkait menjaga serta mengawal agar rencana Pemerintah Kota tersebut betul betul terwujud agar beban pemerintah kota jadi berkurang,” pintanya.

Dia juga mengingatkan kepada Walikota Padang untuk sesegera mungkin mengevaluasi serta tetap menjaga stabilitas agar target yang tercapai tetap mempunyai manfaat di tengah tengah masyarakat.

“Evaluasi atas LKPJ oleh DPRD Kota Padang ini, benar-benar menjadi salah satu intrumen standar dalam upaya melakukan perubahan untuk peningkatkan kinerja pemerintah. LKPJ bukan hanya bertujuan menampilkan cara menyusun laporan dengan baik, akan tetapi harusnya lebih dari itu, yakni apa-apa yang telah dilakukan untuk masyarakat sesuai dengan yang telah dijanjikan, lalu bagaimana pertanggungjawaban atas amanat masyarakat kota ini,” pungkasnya. (Adv)