Dharmasraya, majalahintrust.com – Bupati Dharmasraya, diwakili oleh Sekretaris Daerah, H. Adlisman membuka Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Auditorium Dharmasraya, Rabu (26/02).
Kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Transisi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya turut memantau jalannya kegiatan secara daring.
Konsultasi publik ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak guna menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif.
Dalam sambutannya, Sekda Dharmasraya menekankan bahwa penyusunan RKPD 2026 harus selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Dharmasraya Sejahtera Merata.
Visi ini menekankan pembangunan yang berkeadilan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tanpa ada kesenjangan antarwilayah maupun kelompok sosial.
Untuk itu, setiap OPD harus memastikan bahwa program dan kegiatannya benar-benar mendukung pencapaian visi ini, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur.
Selain itu, Sekda juga mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mensinkronkan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Sinergi ini penting agar program yang dijalankan di tingkat daerah dapat berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional serta mendapatkan dukungan anggaran yang optimal dari berbagai sumber pendanaan.
Dia juga menyoroti perlunya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung pendanaan pembangunan ke depan.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian serius, baik melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, maupun pengembangan potensi ekonomi lokal yang dapat meningkatkan kontribusi bagi kas daerah.
Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. mbk
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.