Raih Predikat A dengan Nilai Tertinggi 86,85 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sumbar Terbaik di Sumatera

Jakarta, majalahintrust.com – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah berhasil meraih penghargaan capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 dengan predikat A.

Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Rini Widyantini saat Rapat Kordinasi (Rakor) Kebijakan Reformasi Birokrasi 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 di Kantor Kementerian PANRB Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Pencapaian ini pantas dibanggakan. Karena selain menjadi yang tertinggi di Wilayah Sumatera, penghargaan tersebut bentuk perwujudan komitmen Pemprov Sumbar mewujudkan tatakelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, evaluasi tahun 2024, kita berhasil meraih predikat A dengan nilai 86,85. Nilai ini tertinggi di Sumatera dan pertama kalinya kita raih. Ini sesuai harapan. Pastinya berkat kerja keras semua OPD. Hanya ada 6 pemerintah provinsi yang meraih nilai A. Termasuk Pemprov Sumbar,” ucap Mahyeldi usai menerima penghargaan.

Hasil capaian nilai indeks reformasi birokrasi Pemprov Sumbar tahun 2024 sangat signifikan. Tahun sebelumnya 2023 nilai Pemprov Sumbar masih predikat BB dengan nilai 77,1.

Mahyeldi meminta jangan berpuas diri terhadap apa yang telah dicapai pada hari ini. Justru harus jadikan motivasi ke depannya dalam hal implementasi reformasi birokrasi di Sumbar.

Mahyeldi menargetkan, tahun berikutnya raihan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sumbar harus lebih baik lagi. Oleh sebab itu ia meminta keseriusan seluruh OPD untuk mencapai target tersebut.

“Kami Pemprov Sumbar tetap konsisten dalam hal implementasi reformasi birokrasi. Tidak hanya menjadi target di atas kertas, tidak hanya menjadi output bagi seluruh OPD, tapi justru outcome implementasi reformasi birokrasi harus dirasakan masyarakat,” harapnya.

Tidak hanya terbaik dalam implementasi reformasi birokrasi, Menteri PANRB Rini Widyantini juga telah mendaulat Pemprov Sumbar sebagai pemerintah provinsi yang berkomitmen dalam penanganan angka kemiskinan di wilayah Sumatera

“Menteri PANRB Rini Widyantini telah mendaulat kita sebagai pemerintah provinsi yang berkomitmen dalam penanganan angka kemiskinan di Sumatera. Kemiskinan ini menjadi salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi. Saya ucapkan terimakasih untuk seluruh OPD yang telah berkontribusi,” ucap Mahyeldi.

Mahyeldi juga memberikan apresiasi kepada 2 Kabupaten/Kota di Sumbar yang juga meraih penghargaan dari Kementerian PANRB, yaitu Pemko Padang dengan nilai 85,92 sebagai pemerintah kota yang tertinggi di wilayah Sumatera dan Pemkab Sijunjung dengan nilai 78,92 sebagai pemerintah kabupaten dengan lompatan nilai tinggi, sebesar 20 poin.

Mahyeldi mengatakan keberhasilan pemerintah kabupaten/kota tersebut tidak terlepas dari pembinaan Pemprov Sumbar. Ia berharap 2 daerah tersebut bisa menjadi role model bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar dalam hal implementasi reformasi birokrasi.

Mahyeldi juga menambahkan, Pemprov Sumbar akan memperkuat sinergitas, kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar. Terakhir, Mahyeldi juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PANRB serta kementerian/lembaga pengampu yang selalu membimbing dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemprov Sumbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar.

Turut hadir mendampingi Gubernur saat menerima penghargaan, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Andri Yulika; Plt. Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Igusti Firmansyah; Kepala Badan Penghubung Sumbar, Aschari Cahyaditama; serta Kabag RBAK Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Desy Herawati.

Asisten III Setdaprov Sumbar, Andri Yulika merincikan, grafik nilai Pemprov Sumbar selalu mengalami trend peningkatan pada evaluasi reformasi birokrasi 3 tahun ke belakang. Tahun 2021, Pemprov Sumbar hanya mendapat nilai 68,89 dengan predikat B. Tahun 2022, Pemprov Sumbar meraih nilai 69,78, masih predikat B.

“Tahun 2023 kembali naik dengan nilai 77,1 dengan predikat BB. Alhamdulillah tahun ini berdasarkan hasil penilaian 2024 kita sudah mencapai predikat A dengan nilai 86,85. Pencapaian yang luar biasa dan semoga bisa kita pertahankan secara konsisten,” ucap Andri yang juga merangkap Plt. Inspektur Daerah Provinsi Sumbar.

Menteri PANRB, Rini Widyantini menyampaikan, seluruh komponen indikator reformasi birokrasi merupakan pengejawantahan dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Dalam waktu dekat Kementerian PANRB akan menetapkan Grand Desain Reformasi Birokrasi 2025-2045.

Nantinya melahirkan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029. Sehingga 2 aturan ini menjadi acuan bagi seluruh pemerintah daerah dalam menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi di daerah masing-masing.

“Kita berharap reformasi birokrasi itu tidak hanya berhenti pada aspek prosedural saja. Tetapi bisa menghasilkan outcome yang berdampak nyata bagi masyarakat, karena ini selaras dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden pada pertama kali rapat kabinet terkait masalah reformasi birokrasi,” tegasnya.

“Hari ini secara khusus saya mengucapkan selamat kepada instansi pemerintah yang berhasil meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Saya berharap capaian ini dapat dipertahankan dan terus menjadi motivasi melanjutkan perbaikan-perbaikan ke depannya,” ujar Rini.

Plt Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Firman mengungkapan, Indeks Reformasi Birokrasi merupakan nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi setiap pemerintah daerah. Evaluasi untuk menilai kemajuan dan memberikan saran perbaikan untuk mewujudkan tatakelola birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Evaluasi ini mengukur sejauh mana reformasi birokrasi telah dilaksanakan dan pencapaiannya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pencapaian di masa depan.

Firman mengungkapkan, ada dua komponen untuk mengukur Indeks Reformasi Birokrasi. Yaitu Reformasi Birokrasi General, yakni untuk evaluasi internal Pemprov Sumbar dan Reformasi Birokrasi Tematik untuk evaluasi dampak kepada masyarakat.

“Untuk dua komponen ini Sumbar meraih nilai tertinggi di Sumatera, predikat A dengan nilai 86,85. Bahkan untuk evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik, Sumbar dinilai reformasi birokrasi yang dilaksanakan berhasil berdampak mengatasi kemiskinan di daerah ini. Sehingga mendapat apresiasi dari Menteri PANRB,” ucapnya. ns-adpsb-bud