8 Fraksi DPRD Tanah Datar Setuju Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Jadi Peraturan Daerah

 

Tanah Datar, Majalah Instrust, —-Delapan Fraksi DPRD Tanah Datar Setuju Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Jadi Peraturan Daerah di Ruang Sidang Utama Gedung tersebut
Selasa (24/6)

Persetujuan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Nurhamdi Zahari pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Kamrita diikuti oleh 27 anggota DPRD dalam
Pendapat akhir Badan Anggaran dalam tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tanah Datar Tahun 2014 dan Penyampaian Rekomendasi Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2024

Meski disetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda ujar Nurhamdi Zahari
Namun terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah agar menyelesaikan masalah terkait dengan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi sesuai SDM secara profesional agar realisasi PAD sesuai target.

Kemudian wakil Ketua DPRD Tanah Kamrita yang juga juru bicara Badan Musyawarah (Bamus) DPRD menyampaikan rekomendasi DPRD terkait hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun anggaran 2024 untuk juga ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Tanah Datar

Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan terima kasih kepada Delapan Fraksi DPRD yang telah menyetujuin Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 menjadi dasar penyusunan KU PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Kami terus mengharapkan dukungan pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat agar tetap komit dan bertekad untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD yang sudah 14 kali diterima dapat terus dipertahankan pada masa yang akan datang,”

Untuk mempertahankan prestasi yang diperoleh atas pengolahan keuangan daerah kita minta kepada seluruh ASN, Wali Nagari beserta perangkat dalam melaksanakan pembangunan harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya tidak ingin ada salah satu ASN maupun Wali Nagari terjerat permasalahan hukum yang dapat merugikan negara daerah maupun pribadi. Untuk itu, jadikan saran dan rekomendasi dari BPK dan aparatur pengawas lainnya sebagai pedoman untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah dan jangan sampai terulang kesalahan yang sama,”

Ranperda yang telah disepakati bersama menjadi Perda akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar Luhak Nan Tuo lebih baik dan makmur pada masa yang akan datang. (Adv/M.DT)