Padang, majalahintrust.com – Ketua DPRD Kota Padang bersama Komisi II DPRD Padang kunjungi intake palukahan yang dikelola Perumda Air Minum Kota Padang, Selasa (2/12/2025).
Kunjungan tersebut sebagai bentuk keseriusan wakil rakyat dalam mengatasi krisis air bersih pasca bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kota Padang beberapa hari lalu. Selain itu juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebutuhan dasar masyarakat,
Sebelumnya, DPRD Padang telah memanggil pihak manajemen Perumda AM untuk menggelar rapat kerja membahas permasalahan air bersih di ruang rapat komisi II.
Dalam kunjungannya ke Intake Palukahan Perumda AM, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, bersama Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, menegaskan bahwa gangguan pasokan air bersih harus ditangani secara cepat dan terukur, mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Muharlion menjelaskan bahwa banjir besar yang terjadi beberapa hari lalu menyebabkan 15 instalasi intake Perumda AM terganggu, terutama di wilayah utara Kota Padang yang kini mengalami kondisi paling kritis.
Sementara itu Ketua Komisi II Rachmat Wijaya merinci, dari tujuh intake di wilayah utara yang sebelumnya mampu memproduksi sekitar 800 liter per detik, saat ini hanya sekitar 210 liter per detik yang bisa beroperasi. Artinya, terjadi defisit hampir 600 liter per detik dan ini sudah masuk kondisi darurat bagi warga.
“Kami meminta Perumda AM memaksimalkan intake yang masih memungkinkan direkayasa. Salah satunya intake Palukahan yang diharapkan bisa menambah suplai darurat sekitar 250 liter per detik. Ini sangat krusial untuk membantu masyarakat dalam waktu dekat,” jelas Rachmad
Ia juga menyoroti kondisi intake Latung yang mengalami kerusakan cukup parah pada tiga unit pompa. Padahal, fasilitas tersebut sebelumnya menjadi salah satu penopang utama suplai air untuk wilayah utara Kota Padang.
“Pompa pengganti memang sudah dipesan, tetapi estimasi waktu kedatangan dua bulan jelas terlalu lama bagi warga yang saat ini kesulitan air bersih,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, DPRD Kota Padang mendorong langkah alternatif dengan mengusulkan peminjaman atau penyewaan pompa dari daerah lain yang memiliki cadangan peralatan.
“Kami minta Perumda AM segera berkoordinasi dengan daerah lain seperti Bekasi, Tangerang, Medan, atau Bogor. Jika ada pompa yang bisa dipinjam sementara, itu harus segera diupayakan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.(***)
