Padang, majalahintrust.com -Langkah ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Kenagarian Pauh Limo menjadikan tanah pusako sebagai lokasi relokasi sementara bagi anak kemenakan yang rumahnya hanyut diterjang banjir bandang Kota Padang, pada 28 November 2025 dini hari dinilai sangat bagus.
Pasalnya lokasi Huntara tersebut tidak jauh dari rumah asal para korban banjir di Jalan Koto Tuo Kenagarian Pauh Limo, tepatnya di sekitar oprit Jembatan Batu Busuk.
“Saya mengaku bangga karena nilai-nilai kekerabatan Minangkabau masih terpelihara dengan baik di tengah Kaum Suku Tanjuang. Meskipun kondisi bencana, budaya gotong royong dan saling membantu ini harus terus dipertahankan,” kata Ketua DPRD Padang Muharlion saat meninjau Hunian Sementara (Huntara) bagi 11 kepala keluarga (KK) Kaum Suku Tanjuang di Kampuang Talang RT 03/RW 04, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kamis, 25 Desember 2025.
Tak salah Muharlion mengapresiasi langkah ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Kenagarian Pauh Limo dalam mengambil kebijakan.
Keputusan para ninik mamak tersebut merupakan kabar istimewa di tengah upaya Pemerintah Kota Padang yang masih mencari lokasi ideal untuk relokasi korban banjir bandang.
“Keputusan ninik mamak menjadikan tanah pusako sebagai lokasi relokasi merupakan kabar yang sangat menggembirakan, di saat pemerintah masih menghadapi kendala ketersediaan lahan,” ujar Muharlion .
Muharlion menilai lokasi Huntara cukup aman karena berada jauh dari alur sungai Batu Busuk yang kerap meluap setiap kali hujan deras mengguyur hulu sungai di gugusan Bukit Barisan.
Kawasan yang sebelumnya permukiman itu kini telah berubah menjadi badan sungai pascabanjir bandang.
Ia juga memuji para ninik mamak, anak kemenakan, hingga urang sumando tampak bergotong royong membangun Huntara dari material kayu dan sisa rumah yang hanyut diterjang banjir.
“Inisiatif Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo ini adalah contoh nyata bagaimana nilai adat dan kearifan lokal mampu menjadi solusi atas persoalan sosial yang kompleks,” kata Muharlion.
Ia menegaskan, langkah yang diambil para tokoh adat tersebut layak dijadikan teladan oleh daerah lain di Kota Padang dalam menghadapi kondisi darurat pascabencana.
“Pendekatan berbasis budaya ini sangat efektif dalam mengatasi persoalan keterbatasan lahan yang selama ini menjadi kendala utama pemerintah dalam relokasi korban bencana. DPRD Padang mendukung dan mengapresiasi penuh inisiatif mandiri ini,” ujarnya.
Muharlion menjelaskan, keberadaan Huntara Mandiri tersebut terwujud melalui kolaborasi inisiatif warga yang dipelopori Dasrul, dukungan para donatur, serta peran struktur adat.
Hal paling krusial adalah kesediaan mamak Kaum Suku Tanjuang menyediakan lahan khusus, tidak hanya untuk Huntara, tetapi juga untuk hunian tetap (Huntap).
Bahkan, lahan tersebut disebut siap dihibahkan kepada Pemerintah Kota Padang agar memiliki payung hukum yang kuat dalam membangun hunian permanen bagi 11 KK korban banjir.
‘Aspirasi terkait kekhawatiran tanah pusako menjadi hak milik urang sumando setelah dihibahkan akan menjadi perhatian serius kami di DPRD,” tegas Muharlion.
“Kami akan membahasnya secara khusus dengan wali kota dan pihak terkait agar proses hibah tidak menimbulkan persoalan dalam tatanan adat. Kita paham, tanah pusako di Minangkabau dikuasai oleh kaum perempuan,” tambahnya.(***)
