Padang – Sejumlah atlet dayung Sumatera Barat laksanakan aksi duduki Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat, Rabu dan Kamis (20-21/5) . Mereka meminta kejelasan dari KONI Sumbar perihal uang Rp 150 juta yang diberikan KONI Sumbar kepada PODSI Sumbar.
Mereka membawa sejumlah peralatan dayung untuk dipajang di Kantor KONI Sumbar serta menggembok dengan rantai pintu kantor KONI setempat disaat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih berjalan.
“Kita diberikan uang Rp 150 juta dari KONI Sumbar. Tapi kegunaannya tidak dijelaskan secara rinci. Tentu pengurus dan atlet bertanya tanya untuk apa ini uangnya,” Ucap Ketua PODSI Sumbar Ismunandi Sofyan kepada media, Kamis (21/5).
Keinginan pengurus dan atlet PODSI Sumbar kata Ismunandi Sofyan ingin bertemu Ketua KONI Sumbar untuk berdialog, guna mengetahui kegunaan uang tersebut. Sebab apa yang diterima dayung Sumbar tidak sama dengan cabang olahraga lain.
Pihak pengurus pun sudah mengirimkan surat kepada Ketua KONI Sumbar mempertanyakan hal ini sejak akhir April lalu. Tapi tak ada tanggapan sampai saat ini.
“Atlet cabor olahraga lain jelas rinciannya. Misal uang transportasi Rp 2,75 juta per orang perbulan. Sedangkan dayung dikasih uang gelondongan begitu saja. Di kwitansi yang diberi KONI hanya dijelaskan untuk uang pembinaan saja, ” Sebutnya.
Ismunandi berdalih bahwa uang tersebut digunakan untuk pembayaran konsumsi atlet sebanyak 45 orang dari Januari hingga Mei. Sementara ia tidak diberitahu KONI bahwa uang untuk dayung dibayar per termin dari Rp 600 juta yang disepakati pada awal Maret lalu untuk uang persiapan dayung menuju PON.
“kalau dibayarkan ke konsumsi atlet, tentu mereka tidak dapat uang saku. Nah ini yang mau kita pertanyakan. Saya pun tidak diberitahu pembayaran per termin. Yang jelas Ketua KONI telepon saya bahwa uang sudah bisa dicairkan sebanyak Rp 592,5 juta kepada dayung. Tahu nya cuma Rp 150 juta,”katanya.
Ketua KONI Sumbar Syaiful ditempat terpisah heran Ketua PODSI Sumbar tidak tahu dengan tata cara pembayaran uang KONI Sumbar yang notabene berasal dari APBD Sumbar.
Karena menurut tata kelola keuangan APBD, tidak mungkin anggaran langsung dibayarkan secara keseluruhan. Anggaran baru bisa dicairkan apabila kegiatan sudah berjalan. Selama ini juga KONI mencairkan anggaran dilakukan secara bertahap. Tak pernah pencairan anggaran dilakukan sekaligus.
“Tidak mungkin secara keseluruhan. Tentu dibayarkan secara bertahap. Masa ia Pak Ketua PODSI Sumbar yang juga Anggota DPRD Sumbar tidak tahun dengan tata kelola keuangan KONI. Kalau dicairkan secara langsung, KONI Sumbar melanggar tata kelola keuangan daerah,” Ucap Syaiful sembari tertawa.
Syaiful mengatakan sudah ada mekanisme yang dirancang KONI Sumbar untuk uang Rp 600 juta untuk PODSI Sumbar. Tahap pertama diberi Rp 150 juta, tahap kedua pada akhir Juni diberi Rp 150 juta, tahap ketiga dibayar keseluruan.
“Jadi KONI Sumbar membuat mekanisme pencairan anggaran per termin. Dalam kesepakatan pada awal Maret dengan Ketua DPRD Sumbar, Ketua dan Pengurus PODSi Sumbar dan Ketua KONI Sumbar diserahkan sepenuhnya kepada PODSI bagaimana mengelola keuangan sebanyak Rp 600 juta itu. Tahu tahu mereka sudah berdemo saja ke KONI. Apa mereka tidak menjelaskan ke atlet bagaimana mekanisme dalam kesepatan itu,”kata Syaiful setengah bertanya.
Ia pun ragu kedepannya uang sebesar Rp 600 juta bisa sepenuhnya diberikan kepada PODSI Sumbar. Sebab anggaran KONI di recofusing oleh Pemprov Sumbar sebesar Rp 16 miliar lebih untuk penanggulangan Covid -19.
“Anggaran KONI hampir 50 persen dipangkas Pemprov Sumbar untuk penanggulangan virus Covid -19, karena PON tidak jadi terlaksana tahun ini. Kita pun ragu anggaran disepakati bisa dipenuhi, karena pemangkasan anggaran,” Ungkap Syaiful.
Sebenarnya kata Syaiful, uang sebesar Rp 600 juta untuk dayung itu sudah banyak dibandingkan cabor lain. Karena yang ia tahu atlet yang jelas lolos ke PON sebanyak 7 orang di nomor perorangan dengan meraih medali perunggu.
“Anggaran untuk dayung ini sudah cukup besar rasanya,” Pungkasnya. (Ridho)
