Danau di Ateh, Intrust – Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono menolak dengan tegas adanya ide perpanjangan masa jabatan presiden atau bahkan penambahan masa jabatan menjadi tiga periode. Karena hal ini selain sudah menyalahi konstitusi juga membuat kita mundur kembali ke belakang.
Penegasan itu disampaikan AHY ketika melakukan pertemuan pers dengan sejumlah wartawan di sela-sela program melaksanakan camping di Danau di Ateh Alahan Panjang Kabupaten Solok pada Rabu sore (23/3) kemaren.
Sebelumnya AHY bersama Komunitas Overlanding telah melakukan kegiatan yang sama – tidur dengan cara kemping di kemah-kemah – sembari mendatangi korban gempa di Pasaman maupun Pasaman Barat.
Dijelaskannya, sejak 1998 konstitusi kita sudah menetapkan bahwa seorang presiden dipilih langsung oleh rakyat dan hanya bisa menjabat maksimal dua periode. Lalu kalau sekarang muncul wacana penambahan masa jabatan atau bahkan menambah jadi tiga periode ini jelas sudah menyalahi konstitusi.
“Partai Demokrat jelas menolak ide dan wacana ini. Sebab di saat kita sudah maju sekian langkah, kok sekarang mundur lagi. Saya menduga ini ada sebuah permufakatan jahat, kelanggengan kekuasaan dengan segala cara. Hati-hati ini kan konstitusional dan bisa diproses juga di parlemen dengan cara melakukan amandemen. Bisa-bisa di parlemen akan ada agenda-agenda yang diselundupkan. Pertama penundaan pemilu, berikutnya tiga periode, berikutnya pemilihan cukup dilakukan di parlemen saja, lalu berikutnya bisa saja seumur hidup. Lalu kita semua akan kemana?” tegas AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat.
Dikatakan AHY, bukankah saat ini kita sudah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Tapi kalau muncul lagi ide penambahan masa jabatan atau bahkan penambahan periode masa jabatan presiden, Indonesia mau dibawa kemana.
“Boro-boro kita akan maju ke depan. Tapi ini sudah merupakan kemunduran yang membuat kita jauh mundur ke belakang. Katanya kita jangan melupakan sejarah. Tapi kok kita sekarang dengan mudah melupakan sejarah,” tegasnya.
Di bagian lain AHY juga sering mendengar adanya istilah negara tidak punya anggaran untuk melaksanakan pemilu. Padahal jauh-jauh KPU sudah menyampaikan pengajuan biaya sekitar Rp 80 triliyun.
“Tapi kenyataannya untuk hal-hal lain yang tidak konstitusional anggarannya ada. Kenapa untuk pemilu yang yang nyata-nyata sudah diagendakan secara nasional, kenapa tidak ada,” ujar AHY ketus.
Munculnya wacana soal pemilu ditunda, justru muncul setelah dua bulan lalu setelah Pemilu ditetapkan KPU, Pemerintah dan DPR-RI akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Tapi sebulan berikutnya langsung diangkat isyu-isyu penundaan atau bahkan dibatalkan.
“Saya khawatir ini bukan kebetulan. Tapi memang ada operasi politik yang dijalankan dan diorkestrasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin kehilangan kekuasan?” ujar AHY dengan gaya yang tetap tenang.
AHY sendiri mengatakan bahwa pihaknya harus tegas soal ini. Dan ia juga meminta agar sikapnya dan Partai Demokrat ini bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Ia juga berharap masyarakat Sumatera Barat juga memiliki semangat yang sama dengan Partai Demokrat. Jangan sampai demokrasi dipermainkan dan reformasi dikhianati.
“Sebab kalau terjadi apa-apa harganya menjadi mahal dan kita akan mundur ke belakang jauh sekali, tambah AHY. ns
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.