Berkah Inpres Pembangunan Jalan Daerah, Sumbar Peroleh Rp 142 Miliar

Berkah Inpres Pembangunan Jalan Daerah, Sumbar Peroleh Rp 142 Miliar

BPJN Sumbar Siap Hadirkan Kualitas Jalan Mumpuni

 

Padang, majalahintrust.com – Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se Indonesia sering mengeluhkan jalan yang dikelola mengalami kerusakan, akibat dari cekak nya anggaran APBD. Sehingga kemampuan keuangan daerah untuk memperbaiki jalan yang sudah hancur, tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Kini, Bupati- Walikota pun bisa bernafas lega dalam hal pembangunan infrastruktur, guna meningkatkan kemantapan jalan daerah, demi melayani transportasi yang notabene merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Pasalnya Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki program Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah sesuai Intruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2023. Jalan yang dibangun merupakan jalan prioritas sesuai dengan usulan pemerintah daerah, dimana tugas dan tanggung jawab pekerjaan infrastrukturnya dilaksanakan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tak main-main, Pemerintah pun menggelontorkan anggaran untuk pelaksanaan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sebesar Rp.32,79 triliun untuk tahun 2023-2024. Untuk tahun pertama, anggaran sebesar Rp 14,6 Triliun telah dibagikan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Inpres Jalan Daerah bertujuan untuk menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.

Ia menambahkan, percepatan penanganan kemantapan jalan dan jembatan diprioritaskan pada daerah yang memiliki tingkat kemantapan rendah, terutama untuk ruas-ruas pengungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses keterisolasian. Terkait pendanaan pembangunan jalan daerah, terdapat 3 instrumen pendukung yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pemerintah dari APBN reguler, dan yang terakhir melalui Inpres yang sifatnya lebih top down.

Keberkahan dari Inpres yang dikeluarkan Joko Widodo pun juga didapat oleh Sumatera Barat. Kucuran dana APBN mengalir deras sebesar Rp 142 miliar lebih untuk ruas jalan di sejumlah kabupaten dan kota di Ranah Minang. Seperti di Pariaman, Kabupaten Solok, Kota Payakumbuh, Kabupaten Solok Selatan.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Thabrani, ST. MT, kepada Majalah Intrust mengatakan, ruas jalan yang saat ini mulai dikerjakan oleh seluruh rekanan, merupakan usulan dari pemerintah Provinsi Sumbar maupun Pemko dan Pemkab se Sumbar yang di upload melalui Aplikasi SITIA.

Dari sebesar Rp 142 miliar lebih total pagu dana inpres jalan daerah yang dikelola, nilai kontraktual secara.keseluruhan sebesar Rp 131 miliar lebih yang dibagi pada 7 paket pekerjaan.

Pada Wilayah Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) I yang dipimpin oleh Masudi terdapat tiga paket pekerjaan. Yakni Wilayah kerja PPK 1.2 Provinsi Sumatera Barat mengerjakan Ruas Jalan Poros – Ruas Jalan Tanjung Balik Pangkalan dan Ruas Jalan Kota Payakumbuh (Jl. Rasyid Taher, Jl. Prof. Dr. Hamka, dan Jl. Agus Salim).

Berikutnya wilayah kerja PPK 1.4 Provinsi Sumatera Barat, mengerjakan Ruas Jalan Tombang Padang – Ruas Jalan Silayang Mudik. Kemudian wilayah kerja PPK 1.5 Provinsi Sumatera Barat, mengerjakan Ruas Jalan Water Front City Sunur – Ruas Jalan Balai Kota Kurai Taji.

Selanjutnya pada Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) II yang dipimpin Andi Mulya Rusli, terbagi pada tiga paket kegiatan. Rinciannya wilayah kerja PPK 2.2 Provinsi Sumatera Barat, mengerjakan Ruas Jalan Sungai Rumbai – Ruas Jalan Batas Solok Selatan. Serta wilayah kerja, PPK 2.5 Provinsi Sumatera Barat, mengerjakan Ruas Jalan Kapujan – Ruas Jalan Rimbo Data dan Ruas Jalan Sungai Sungkai – Ruas Jalan Log Batu Sandi.

Pria rendah hati ini juga menyampaikan, seharusnya Sumbar bisa memperoleh paket pekerjaan lebih banyak pada tahun ini. Namun karena usulan desain ditambah readines criteria (rc) nya juga belum siap, maka kemungkinan penambahannya bisa diperoleh di tahun depan.

“Semua paketnya ditenderkan melalui LPSE Kementerian PUPR. Secara kuantitas, nilai kontrak proyeknya bagus. Namun ada satu yang penawarannya dibawah 80 persen. Akan tetapi, hal itu tidak jadi kendala berarti, karena kita selalu mengawasi rekanan dalam melaksanakan pekerjaan,” tuturnya.

Thabrani memastikan, semua pekerjaan ruas jalan non nasional tersebut diawasi dengan ketat, baik itu dari BPJN Sumbar maupun dari Konsultan Pengawas. Supaya pekerjaannya bisa terlaksana dengan baik sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, tepat mutu, tepat waktu maupun tepat administrasi.

“Semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis serta diawasi dan dipantau demgan ketat tahapan-tahapan pekerjaannya, sehingga kami pastikan pekerjaan sesuai dengan apa yang ada di dalam Kontrak,” ucapnya dengan tegas.

Untuk kelancaran pelaksanaan di lapangan dan semua paket tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, pihaknya mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat.

“Mohon dukungan semua pihak, agar pekerjaan bisa terlaksana dengan baik dan tidak menemui banyak kendala di lapangan,” pungkasnya. (Ridho)

 

 

Wilayah Kerja	Rekanan Pelaksana	Nama Paket	Nilai Kontrak
Satker PJN I   Masudi ST,MT	PT Pebana Adi Sarana	Peningkatan Jalan Kota Payakumbuh (Jalan Prof Hamka dan Prof Agus Salim (Kota Payakumbuh)	Rp 13,8 Miliar
	PT Lautan Sati	Peningkatan Jalan Waterfront City Sunur – Balai Kurai Taji (Kota Pariaman)	RP 10,9 Miliar
	PT Mandalawangi Lestari	Peningkatan Jalan Tombang Padang – Silayang Mudik (Kabupaten Pasaman Barat)	Rp 9,3 Miliar
	CV Insani Kontraktor	Peningkatan Jalan Poros – Tanjung Ballik Pangkalan (Kabupaten 50 Kota)	Rp 11,8 Miliar
Satker PJN II   sAndi Mulya Rusli ST.MT	PT Arpex Primadhamor	Ruas Jalan Kapujan – Rimbo Data (Kabupaten Solok)	Rp 35,9 Miliar
	PT Dekky Karya Bestari	Peningkatan Jalan Sungai Rumbai – Bts Solok Selatan (Kabupaten Dharmasraya)	Rp 19 Miliar
	PT Dekky Karya Bestari	Peningkatan Jalan Sungai Sungkai – Log Batu Sandi (Kabupaten Solok Selatan)	Rp 30,4 Miliar