Padang – Kota pintar (smart city) merupakan konsep inovatif mengatasi berbagai persoalan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Konsep smart city sering digunakan untuk mengembangkan wilayah perkotaan yang membutuhkan mobilitas dinamis dan serba cepat dalam mengakselerasi kinerja perekonomian daerah.
Smart city memberikan solusi yang terintegrasi dengan teknologi informasi dalam tata kelola kota dan kabupaten di Sumbar.
Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), enam kota kabupaten di Sumbar melaksanakan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama bertajuk “Sumbar Madani to Digital BNI Smart City”, Senin (17/1).
Enam kota kabupaten tersebut yakni Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Sawahlunto dan Kabupaten Agam. MoU menghadirkan enam konsep utama smart city di Provinsi Sumbar.
Yaitu smart people, smart government, smart infrastructure, smart environment, smart economy, dan smart society. Berikut dengan penyediaan QR code untuk pembayaran non tunai di berbagai merchant, mulai dari pedagang pasar hingga transportasi bendi.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan dan perluasan digital di daerah. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas PPDD.
Hal ini juga merupakan implementasi dari program unggulan Sumbar Madani mengenai percepatan transformasi digital.
“Perkembangan teknologi jauh lebih cepat dari perkembangan apapun di dunia, kalau kita tidak catch up melakukan transformasi digital, kita pasti tertinggal,” ungkap Audy yang hadir langsung dalam penandatanganan MoU dan antara enam kota dan kabupaten bersama BNI di Auditorium Gubernuran, Senin (17/1).
Menurut Audy, Pemprov Sumbar maupun kabupaten kota di Sumbar saat ini telah mengambil langkah percepatan transformasi digital. Oleh karena itu, ia sangat mengapresiasi diselenggarakannya MoU antara BNI dengan kabupaten dan kota di Sumbar. Audy juga berharap nantinya mampu mengcover digitalisasi di 13 kabupaten dan kota lainnya.
“Harapan Saya kerjasama ini akan berlanjut di seluruh kabupaten kota. Kita di Sumatera Barat membuka diri seluas-luasnya untuk berkolaborasi dan bekerjasama mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Audy.
Direktur Layanan Jaringan BNI, Ronny Venir mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung secara penuh kabupaten dan kota dalam setiap program-program smart city yang ditetapkan.
Ia berharap agar MoU tak hanya sampai disini saja, tetapi menjadi langkah awal kerja nyata yang terus dikawal pelaksanaannya sampai pada lini yang paling bawah. “Mudah-mudahan MOU dan perjanjian kerjasama ini bisa terimplementasi dengan baik. Betul-betul kita kawal eksekusinya hingga lini terbawah,”ujarnya.
“Dengan adanya smart city tentunya pemerintahan akan berlangsung lebih transparan, efisien dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang,” ujar Ronny.
Hadir menandatangani MoU tersebut, Wali Kota Padang Hendri Septa, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran, Wali Kota Sawahlunto Deri Asta, Bupati Agam Andri Warman, Asisten III Kota Payakumbuh Amirul Dt. Karayiang.
Turut hadir pula menekan MoU pada gelaran lounching, Deputi Bidang LatBang BKKBN Rizal Damanik, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal Tahar, serta Kepala Perwakilan OJK Sumbar, Dadang Arif Kusuma.(*)
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.