Bupati Benny Utama : Peran Wali Nagari dan Bamus Nagari Harus Seayun Selangkah, Demi Kesejahteraan Masyarakat

Padang, majalahintrust.com – Wali Nagari dan Badan Musyarawah (Bamus) Nagari harus seiring sejalan dalam menjalankan pemerintahan nagari. Namun tupoksi mereka juga harus dijalankan sesuai dengan peran masing-masing, agar tidak ada perbedaan yang tajam, yang nantinya bisa merugikan masyarakat.

Hal tsrsebut disampaikan oleh Bupati Pasaman Benny Utama dalam kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Wali Nagari dan Bamus Nagari se Kabupaten Pasaman, Rabu (6/9/2023) di Padang.

Benny Utama menjabarkan, Wali Nagari berperan sebagai eksekutif yang bertugas dalam mengeksekusi program-program yang telah direncanakan. Akan tetapi, program yang direncanakan, juga dapat mensejahterakan masyarakat.

“Wali Nagari dalam membuat program, juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Seperti membangun jalan, irigasi, dan hal lainnya. Jangan membuat program yang asal-asalan dan tidak berdampak kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara peran Bamus kata Benny sama halnya dengan Anggota DPRD. Di Nagari, Bamus ini adalah legislatifnya. Ada tiga peranan bamus, yakni berperan membuat peraturan nagari, berperan sebagai fungsi anggaran nagari, juga berperan sebagai pengawasan kebijakan.

“Bamus jangan mengawasi Wali Nagari seperti APH. Tapi bagaimana alokasi anggaran semisal untuk infrastruktur, apakah berdampak luas kepada masyarakat. Kalau program nya tidak ada untungnya untuk masyarakat, disini peran Bamus untuk mengkritisi. Kemudian peran pengawasan jangan pula bersifat teknis, tapi bersifat politis,” jelas Benny.

Ia juga menyampaikan, Bamus juga harus memperkuat nagari dalam kontek memberikan pelayanan pada masyarakat dan memenuhi keinginan serta harapan masyarakat. Dengan alokasi anggaran nagari yang terbatas, namun memberikan hasil yang maksimal. Sehingga masyarakat merasa terlayani dan puas atas pelayanan pemerintahan nagari.

Baik buruknya citra pemerintah daerah, etalase nya adalah nagari. Jika pemerintahan nagari tidak melayani masyarakat dengan baik, maka pemerintah daerah pun juga mendapat penilaian kurang baik dari masyarakat serta pemerintah pusat.

“Kinerja Pemkab Pasaman tahun ini terbaik se Sumatera Barat. Hal ini karena peran dari pemerintahan nagari, yang menjadi ujung tombak daerah. Se Indonesia kita nomor 13 nasional dari 400 lebih kabupaten se Indonesia. Pencapaian ini kita peroleh, karena peran pemerintahan nagari, yang menjadi ujung tombak pemerintah daerah,” pungkas Benny. (***)