Padang – Sejumlah Pengurus provinsi (Pengprov) cabang olahraga se Sumatera Barat menyalurkan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, terkait mundurnya pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI tahun 2020.
Mereka diterima oleh Ketua Komisi V DPRD Sumbar Muchlis Yusuf Abit diruang Rapat DPRD Sumbar, Senin (15/6).
Jadwal Porprov yang semula bakal dihelat pada medio Desember 2020 dan direncanakan pada tahun 2021, tak jadi terlaksana. Karena adanya Surat Keputusan Gubernur Sumbar, yang intinya pelaksanaan Porprov dilaksanakan pada 2022 mendatang.
Salah seorang pengurus Pengprov PGSI Sumbar Ilmarizal kepada majalahintrust.com mengatakan, aspirasi yang disampaikan adalah karena ketidakpuasan cabor atas ditundanya pelaksanaan Porprov, dengan cara yang kurang tepat.
Ilmarizal mencontohkan, cabor merasa tidak dibawa serta dalam bermusyawarah, terkait menundanya pesta olahraga multi iven dua tahunan itu. Anehnya malah dalam SK Gubernur Sumbar mengatakan bahwa cabor dengan KONI sudah duduk bersama membahas penundaan ini.
“Sampai saat ini tidak ada KONI membahas penundaan Porprov bersama cabor. Eeh tahunya di SK Gubernur dinyatakan KONI sudah membahas ini dengan cabor. Terakhir KONI dan cabor bertemu pada Desember membahas masalah Pasbar tak jadi tuan rumah Porprov,”terang Ilmarizal.
Kedua kata Ilmarizal, apabila Porprov tak jadi dilaksanakan tahun 2020 maupun tahun 2021, maka akan sia sia cabang olahraga membina atlet. Sehingga hilang satu generasi atlet yang dibina cabor.
“Oleh sebab itu Porprov sebaiknya dilaksanakan juga tahun 2021 paling tidak. Kalau perihal anggaran, masih bisa dibahas untuk dianggarkan,”celutuknya.
Dalam pertemuan itu ungkap Ilmarizal didapat kesimpulan, DPRD Sumbar bakal mengadakan pertemuan dengan KONI se Sumbar, Dispora Sumbar, KONI Sumbar serta Penfprov cabang olahraga dalam minggu depan.
Menanggapi pertemuan cabang olahraga dengan DPRD Sumbar, Ketua KONI Kota Payakumbuh Yusra Maiza malah legowo Porprov tak jadi dilaksanakan tahun 2020 maupun tahun 2021.
“Untuk apa juga bersikeras menggelar Porprov direntang waktu tersebut. Yang jelas hampir sebagian besar kabupaten kota sudah defisit anggaran. Mungkin juga tak ada daerah yang berminat jadi tuan rumah setelah Covid,”ungkaonya.
Ia malah memberikan usulan agar Pengprov cabang olahraga menggelar Kejurda, karena tidak harus Porprov sebagai ajang pembuktian kemampuan atlet yang sudah mempersiapkan diri.
“Menurut hemat saya Pengprov cabor minta kepastian pada DPRD untuk ketersediaan dana agar bisa menggelar Kejurda. Daripada Porprov dipaksakan penyelenggaraannya,”jelasnya.
Senada, Ketua KONI Kabupaten Solok Rudi Horison juga sangat setuju Porprov dilaksanakan pada 2022 mendatang. Karena anggaran untuk KONI dipotong oleh Pemerintah daerah di tahun 2020. Bahkan di tahun 2021 juga tidak tahu berapa alokasi anggaran untuk KONI.
“Kami KONI daerah tidak bisa memutuskan sendiri untuk mengikuti Porprov. Karena anggaran tergantung Pemda. Kalau lancar saja lah New Normal ini dan tidak ada lagi penambahan korban Covid, paling tidak dua tahun baru normal kondisi keuangan daerah. Saya rasa tepat di tahun 2022 dilaksanakan Porprov,’pungkasnya.(ridho)
