Disambut Antusias Masyarakat, Program Padat Karya Tunai BPPW Sumbar Terus Berlanjut

Padang, majalahintrust.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan Program Padat Karya Tunai (PKT) pada TA 2022 dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah kegiatan PKT bidang Cipta Karya yang ditargetkan menyerap 60 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp2,11 triliun.

“Terdapat enam kegiatan PKT yang diperkirakan dapat menyerap 60 ribu tenaga kerja, yakni Sanimas, Pamsimas, Sanitasi Pendidikan Keagamaan, TPS3R, Kotaku dan PISEW,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti.

Di Sumatera Barat, anggaran Padat Karya Tunai Tahun 2022 dikucurkan sebanyak Rp 45 miliar yang terbagi pada lima kegiatan. Kegiatannya yakni Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pembangunan Infrastruktur berbasis Wilayah (Pisew), Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), dab Sanimas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL’D).

Kepala Balai Pemukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat Kusworo Darpito mengatakan, kegiatan PKT merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu masyarakat. Pasalnya masyarakat mendapat income dengan adanya kegiatan ini, ditengah sulitnya mendapat pekerjaan. Apalagi kegiatan ini diapresiasi masyarakat, guna menggerakkan roda perekonomian.

“Kegiatan PKT ini banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Masyarakat sangat antusias dengan adanya kegiatan ini. Karena manfaatnya sangat besar bagi mereka. Selain mendapat manfaat besar dari infrastruktur yang dibangun, juga mereka pun bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ucapnya.

Lebih lanjut Kusworo memaparkan, tahun ini Pamsimas mendapat anggaran sebesar Rp 32 miliar, Kotaku memperoleh alokasi Rp 4,75 miliar, Pisew memperoleh anggaran sebesar Rp 3 miliar, Sanitasi LPK MCK sebesar Rp 1,2 miliar, Sanimas SPALD’S dianggarkan sebesar Rp 4,5 miliar.

Untuk Program Pamsimas, daerah penerima manfaat sebanyak 14 daerah yang terdiri dari Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar , Kabupaten Mentawai, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pessel, Kabupaten Sijunjung dan Kota Solok

“Daerah penerima tersebar hamoir di seluruh Sumbar, karena air memang sangat dibutuhkan. Makanya banyak daerah yang mengusulkan program ini yang diakomodir Ditjen Cipta Karya,” jelas Kusworo.

Namun, pekerjaan Pamsimas ini sebut Kusworo ada sedikit terkendala. Hal ini disebabkan adanya perpindahan lokasi kegiatan, sehingga pekerjaannya diundur. Begitu ada perubahan, tentu ditunggu lagi SK yang baru keluar.

“Pamsimas itu syaratnya harus ada sumber mata air, kalau sumber mata air tak ada tentu ditukar lokasi kegiatannya. Akibatnya kita menunggu dulu SK dari Pusat. Namun demikian di akhir tahun semua harus selesai,” tegasnya.

Lanjut kata Kusworo Program Kotaku didapat oleh enam daerah yang terdiri dari Kota Pariaman, Kabupaten Pessel, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Padang. Khusus Kota Pariaman program yang diperoleh Kotaku Livelihood. Disana sudah ada TPS3R, hanya elengkapi fasilitasnya saja lagi. Daerah lain hanya memenuhi standar mengurangi kawasan kumuh.

Kemudian Program Pisew yang didapat tiga daerah, yaitu Kabupaten Solok satu lokasi, Kabupaten Sijunjung dua lokasi dan Kabupaten Dharmasraya satu lokasi. Kegiatannya yakni membangun jalan lingkungan, jalan produksi dan saluran irigasi.

“Kegiatan yang dilaksanakan di Pisew ini disesuaikan dengan kultur perekonomian setempat. Seperti kebutuhan mendukung produksi usaha pertanian dan perkebunan,” ucap Kepala Balai rendah hati itu.

Lanjut Kusworo menjelaskan, Program PKT Sanitasi LPK guna mendukung tersedianya MCK di pesantren. Penerima manfaat sebanyak enam pesantren yang tersebar di tiga pesantren yang berada di Kabupaten Dharmasraya, dua pesantren di Kabupaten Sijunjung dan satu pesantren di Kabupaten Solok.

Terakhir Program Sanimas SPALD’S  yang mencakup tiga wilayah di Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Sanimas SPALD ini kata Kusworo berfungsi untuk mengurangi beban Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLT).

“Jadi penampungan limbah lumpur tinja nya dilakukan dengan komunal. Sebelum limbahnya dibuang dari sumbernya, diolah dulu sebelum lumpurnya dibuang di IPLT. Mengurangi beban IPLT sebenarnya,” tuturnya.

Kusworo pun mengakui, anggaran untuk PKT di Sumbar mengalami penurunan dibandingkan tahun kemarin. Karena alokasi anggaran untuk Sumbar turun separohnya sekarang, mengingat Ditjen Cipta Karya banyak mengucurkan program ini di Indonesia bagian timur.

“Program Padat karya tunai tak ada masalah tahun lalu. Semua bagus tidak ada kendala. Disamping Ditjen Cipta Karya banyak mengalokasikan anggaran di Indonesia timur, program ini juga tergantung usulan dari pemerintah daerah yang membutuhkan serta aspirasi dari Anggota DPR RI juga,” tutupnya. (Ridho)