DPRD Dharmasraya Gelar Diskusi Publik Guna Menghasilkan Peraturan Daerah yang Lebih Baik

Dharmasraya, majalahintrust.com – Untuk menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) yang lebih baik, DPRD Dharmasraya menggelar diskusi publik, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Dharmasraya, Senin (13/02).

Pasalnya wakil rakyat itu sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah.

Rapat yang dipimpin oleh Defrino Anwar, S.H.I, M.Pd didampingi oleh Irmon,S.Hut itu melibatkan Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD, Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya, Camat, Wali Nagari, Ninek Mamak, Bundo Kanduang, SPSI Kabupaten Dharmasraya, serta instansi perusahaan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam diskusi Ranperda inisiatif ada beberapa poin yang dibahas seperti pada Ranperda penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, dimana terdapat permasalahan dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Seperti perceraian, pernikahan dini, stunting, kemiskinan ekstrem, kekerasan dalam rumah tangga, kasus hukum dan anak serta penyalahgunaan narkoba.

Dari permasalahan di atas, terdapat dua isu yang sering terjadi di Kabupaten Dharmasraya yaitu kasus stunting dan kemiskinan ekstrem. Meskipun demikian lima permasalahan lainnya dibutuhkan masukan dan saran dari peserta diskusi.

Sedangkan ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah, ditemukan beberapa persoalan seperti adanya kebijakan perusahaan yang belum memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal untuk memegang jabatan strategis di perusahaan.

Kemudian belum adanya regulasi daerah dalam peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya tenaga kerja lokal. Lalu belum optimalnya pelayanan dan penciptaan tenaga kerja di daerah. Belum optimalnya pembinaan hubungan industrial tenaga kerja dan belum adanya upah minimal kabupaten karena masih memakai upah minimum provinsi.

Selaku pemimpin rapat, Defrino Anwar berharap agar diskusi publik ini dapat memberikan saran dan masukan yang dapat memberikan kemajuan untuk Kabupaten Dharmasraya ke depannya.

“Semua masukan akan kita kaji, terkait indikator penting yang dibutuhkan di Kabupaten Dharmasraya. Masukan ini juga akan menjadi inspirasi untuk menyelesaikan Perda inisiatif,” tutup Defrino Anwar. mbk