Padang, majalahintrust.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang sampaikan rekomendasi dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap LKPD Tahun Anggaran 2024, Senin (30/6/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Padang Muharlion, Wakil Ketua Mastilizal Aye, Wakil Ketua Osman Ayub, segenap Anggota DPRD Padang dan Sekwan Hendrizal Azhar. Dari Pemko Padang hadir langsung Walikota Fadly Amran, Plh Sekretaris Daerah Kota Padang Corry Saidan serta sejumlah OPD Pemko Padang.
Dalam Laporan Gabungan LKPD Pansus DPRD Padang yang disampaikan Ketua DPRD Muharlion memaparkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 sebagai berikut a. Realisasi Pendapatan sebesar Rp.2.531.277.365.408,82 (Dua Koma Lima Puluh Tiga Triliun Rupiah) b. Realisasi Belanja sebesar Rp.2.444.666.033.218,96 (Dua Koma Empat Puluh Empat Triliun Rupiah).
Setelah dievaluasi dari uraian laporan Realisasi Anggaran APBD dan APBD Perubahan didapatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.135.999.235.677,71 (Seratus Tiga Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah).
Pansus Sampaikan Rekomendasi SiLPA
Muharlion dalam rapat paripurna menyampaikan rekomendasi Pansus DPRD terkait dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024, dengan meminta Wako Padang melakukan evaluasi kinerja OPD yang realisasi anggarannya rendah. Lakukan rotasi untuk menjamin efektivitas. Kemudian juga Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) harus diidentifikasi kendala teknisnya
Kemudian perencanaan dan penganggaran harus dibuat lebih realistis. Program harus dipersiapkan sedini mungkin agar bisa dilaksanakan dengan baik guna mencegah keterlambatan yang berujung SILPA. Pansus menekankan perlunya pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan kebutuhan riil. Dengan perencanaan dan penganggaran yang lebih realistis, maka diharapkan tidak akan ada lagi anggaran besar yang tidak terserap karena perencanaan yang terlalu ambisius tanpa kesiapan pelaksanaan.
Pansus juga merekomendasikan untuk menggunakan SiLPA mendukung program prioritas. Jangan dibiarkan mengendap di kas daerah. Gunakan untuk belanja modal strategis seperti pembangunan prasarana bidang pendidikan, kesehatan, pasar rakyat dan pelayanan publik, penanggulangan masalah sosial, pembiayaan mitigasi bencana, investasi pengembangan ekonomi lokal dan lainnya.
“Penggunaan SiLPA harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas agar tidak menjadi beban moral dan fiskal bagi pemerintah daerah,” tuturnya.
Dengan menerapkan strategi ini sebut Muharlion, Pansus DPRD Kota Padang berharap SiLPA yang besar di masa mendatang tidak hanya dianggap sebagai kelemahan pelaksanaan anggaran, tetapi dapat diubah menjadi peluang untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh dan peningkatan pelayanan publik yang nyata.
“Perlu ada komitmen bersama antara TAPD, OPD, dan DPRD untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap APBD Kota Padang,” pintanya.
Beri Sanksi OPD Bermain Main Belanjakan APBD
Untuk Rekomendasi Pansus DPRD terkait Pendapatan dan Belanja Daerah, Muharlion memaparkan bahwa sangat diperlukan optimalisasi pendapatan daerah. Terkhusus kepada OPD penghasil OPD agar lakukan digitalisasi pemungutan PAD, intensifkan pengawasan pungutan pajak dan retribusi daerah.
Terutama intensifikasi pajak daerah melalui penghitungan ulang dan validasi nilai pajak Galian C, guna memastikan penerimaan sesuai nilai bahan baku. Kemudian pajak dari rumah makan, tempat hiburan dan usaha lainnya dengan mengimplementasikan Tapping Box. Lalu evaluasi dan perbaikan mekanisme penerimaan retribusi dari pengelolaan parkir guna meminimalkan kebocoran.
Pansus juga meminta Pemko Padang laksanakan belanja daerah yang efektif dan akuntabel. Pansus mendorong Pemko Padang melaksanakan skala prioritas dengan efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban penuh, khususnya terkait dengan pengadaan jasa, belanja honorarium, dan pembangunan infrastruktur berbasis kinerja. Kemudian minimalkan temuan BPK dari belanja daerah dengan memaksimalkan peran inspektorat.
“Berikan sanksi tegas bagi pihak terkait (OPD maupun pihak ketiga) yang belum mematuhi standar pelaksanaan pekerjaan atau menimbulkan temuan pemeriksaan. Memastikan kualitas dan kesesuaian nilai dari pengadaan barang dan jasa dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan,” tegasnya
Pansus DPRD Kota Padang berharap rekomendasi ini menjadi acuan strategis dalam pengambilan kebijakan keuangan daerah, khususnya dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran berikutnya. Evaluasi berkelanjutan, keterbukaan data, dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci tata kelola keuangan yang sehat, berdaya guna, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pihaknya juga menyampaikan Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan BPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK RI), maka BPK RI Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan kepada Walikota Padang.
Penyampaian laporan melalui Surat BPK nomor 84/SHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI nomor 42/LHP/XVIII.PDG/-05/2025 tanggal 20 Mei 2025 yang memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2024. (Adv)
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.