Kapuspen Kemendagri : Struktur Biro Adpim Sumbar Sudah Bagus, Maksimalkanlah Peran dan Fungsinya

 

Jakarta – Membangun image positif kinerja pimpinan merupakan sesuatu hal yang menjadi penting dalam menjalankan tugas, fungsi dan peran Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) yang berada di sekretariat daerah. Karena Biro Adpim menjalankan pelayanan pimpinan bagaimana menjaga wibawa, dan kharismatik citra pimpinan sebagai lambang daerah yang melekat dalam dirinya.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Beni Irwan, MSi, MA ketika memberikan pandangan dalam audiensi tim Biro Adpim Setdaprov Sumbar diruang kerjanya dikantor kemendagri Jakarta, Jum’at (25/6/2021).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Protokol mewakili Biro Adpim Kemendagri, Drs.M.S.Iskandar, MSi, Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan (Makopim) Biro Adpim Setdaprov Sumatera Barat, Zardi Syahrir, SH.MM, Kasubag Materi Pimpinan Dra. Dirse Novera, MM dan staf Makopim Yessi.

Benni Irwan lebih lanjut menyampaikan, melihat struktur Biro Adpim yang ada di Sumbar berdasarkan pemendagri nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementeri Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang akan direvisi serta pemerdagri nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

“Biro Adpim Provinsi Sumbar sudah begitu bagus dengan susunan struktur organisasi, ada bagian Makopim yang membrending kinerja menjaga image keluar bersama media, ada bagian Protokol menjaga image tampilan pimpinan kedalam dan ada bagian Perencanaan dan Kepegawai lingkup setdaprov termasuk tata usaha biro yang mengelola sdm, sarana prasarana secara internal, maksimalkanlah agar terlihat kinerja baik kedepannya” ujarnya.

Beni juga katakan, kondisi ini telah memadukan antara peran dan fungsi Puspen dan Biro Adpim yang ada di kemendagri yang benar-benar melakukan pelayanan pimpinan secara maksimal kepada pimpinan dan kinerja lembaga tempat kerja.

“Menarik bagian Makopim yang salah satu subag materi pimpinan yang mengelola narasi pimpinan yang saat ini amat penting dalam menjaga image pimpinan dihadapan publik dan masyarakat. Walaupun pengelolaan materi pimpinan tersebut juga tidak terlepas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait dalam setiap kegiatan pimpinan. Materi pimpin menjadi perhatian khusus karena sebuah narasi kegiatan pimpinan pada saat tampil di medsos bisa tak terkendali jika ada salah respon dan sebagainya,” ingatnya.

Benni juga menegaskan dalam menjaga wibawa pimpinan Biro Adpim mesti juga memperhatikan hal-hal penampilan pimpinan sebaik mungkin. Walau kita tahu gubernur Sumbar itu sosok seorang buya, tentu pakaian peci sehari-hari menjadi khas dan karismatik beliau.

“Tak elok kadang jika dalam pengambilan dokumentasi foto dan video, terambil gambar yang kurang baik berdampak image kurang baik dihadapan publik. Maka biro adpim melekat dekat dengan pimpinan dalam setiap kegiatan, guna memperhatikan setiap penampilan dan bahan-bahan narasi materi pimpinan mesti terkelola dengan baik dengan data dan informasi yang benar,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Biro Adpim Kemendagri yang diwakili kabag Protokol M.S Iskandar menyampaikan, biro organisasi Setdaprov Sumbar cukup baik merancang sistem yang ada di Biro Adpim Sumbar.

“Ada susunan tugas, peran dan fungsi Biro Adpim yang mampu mengakomodir kebutuhan pimpinan setiap kegiatan yang juga berkalaborasi dengan biro umum yang memfasilitasi kebutuhan pimpinan dalam sisi sarana dan prasarana yang petugas pelayanannya ada di Biro Adpim,” ujarnya.

Iskandar juga menyampaikan, di Biro Adpim Kemendagri saat ini ada 4 (empat) bagian, pertama bagian tata usaha pimpinan dengan 3 subagnya, kedua bagian protokol dengan 3 subag, protokol, acara dan tamu, ketiga bagian materi pimpinan dengan 3 subag pula dan keempat bagian umum pimpinan.

“Bagian materi pimpinan itu bertugas melakukan kompilator sebelum sampai kepimpinan dan melakukan polesan sesuai dengan selera pimpinan. Tapi bagian materi pimpinan jangan sampai membuatnya terlebih dahulu agar tidak hilang subtansi dari kegiatan dimaksud, karena dasar bahan materi bersumber dari Bappeda, OPD terkait dan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan,” ujarnya.

Iskandar lebih menjelaskan, setelah bahan dan inti materinya dapat barulah diolah dan dipoles baik dalam bentuk sambutan atau materi pimpinan yang bersifat powepoint yang tampilan disainnya sesuai dengan keinginan pimpinan.

“Begitu juga bagian perencanaan dan kepegawaian Adpim, mengurus pegawai dilingkup tempat kerja namun eksekusinya tetap di BKD provinsi. Begitu juga dengan perencanaan penyusunan anggaran, bagaimana kebutuhan kegiatan di Biro Adpim dapat terpenuhi dalam mendorong semua aktifitas yang ada, termasuk pembiayaan lembur bagi staf yang diketahui kegiatan di Adpim tidak mengenal waktu kerja seperti unit kerja lain,” terangnya. (*)