Kementerian PUPR Ajak Stakeholder Tingkatkan Keterbukaan Informasi Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong penguatan informasi rantai pasok industri Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) berbasis digital dalam mendukung visi pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024 dan rencana pemindahan lokasi Ibu Kota Negara. Keterbukaan informasi dibutuhkan agar distribusi rantai pasok industri MPK menjadi dinamis, efektif dan efisien serta untuk merespons perkembangan dinamika bidang konstruksi di era industri 4.0.

“Sistem informasi rantai pasok perlu terus dikembangkan terutama pada informasi kebutuhan dan ketersediaan (supply demand) MPK secara real time. Informasi tersebut dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja untuk membantu perencanaan pekerjaan konstruksi serta pemutakhiran rantai pasok,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Anita Firmanti saat membuka Workshop Pembinaan Rantai Pasok MPK di Auditorium Kementerian PUPR. 

Salah satu tujuan kegiatan workshop adalah untuk menyampaikan roadmap kebijakan Kementerian PUPR terkait pembinaan rantai pasok MPK dalam kurun waktu 2020-2024. Workshop diselenggarakan hari Selasa dan Rabu, 3-4 September 2019 dengan diikuti oleh sekitar 500 peserta yang terdiri dari asosiasi penyedia MPK, supllier MPK, pelaku industri jasa konstruksi, akademisi, dan seluruh stakeholder terkait. Pada acara tersebut juga diselenggarakan pameran yang terdiri dari 30 both supplier MPK dan pelaku jasa konstruksi.  

Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanudin mengatakan terobosan dengan mendorong digitalisasi informasi rantai pasok MPK sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kecepatan dan kualitas hasil yang sangat diharapkan manfaatnya oleh masyarakat.

‘Kuncinya adalah seluruh stakeholder rantai pasok berkoordinasi untuk bekerjasama dalam rangka melakukan pemetaan registrasi data-data yang mereka miliki. Kemudian Pemerintah mendukung dari sisi regulasi dan data-data dari Pemerintah. Itu gunanya informasi digital sehingga mempermudah menginformasikan kepada masyarakat yang menggunakan material dan peralatan yang ada di Indonesia, kalau tidak ada kita juga kesulitan,” tutur Syarif.

Syarif menuturkan selama ini kinerja rantai pasok industri konstruksi di Indonesia masih menemui berbagai tantangan diantaranya kompleksitas industri konstruksi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, pembinaan rantai pasok yang masih terfragmentasi di berbagai kementerian/lembaga/instansi, masih terjadi kelangkaan dan kemahalan MPK, masih tingginya ketergantungan impor MPK, sistem logistik belum merata, belum adanya regulasi khusus mengatur rantai pasok MPK, dan terakhir belum adanya informasi antara kebutuhan (demand) dan supply yang akurat dan komprehenship.

“Untuk mengurai isu tersebut, maka dibutuhkan sistem rantai pasok yang responsif dan dinamis dengan membangun konsep _Agile Supply Chain Management_ atau kemampuan organisasi merespons secara cepat dan dinamis perubahan kebutuhan pasar dan tuntutan ekonomi, baik dari segi volume dan jenis,” ujar Syarif.

Syarif mencontohkan dari peta keseimbangan suplai dan permintaan material dan peralatan konstruksi pada tahun 2019, Pulau Kalimantan menunjukkan defisit untuk kebutuhan aspal buton, baja, beton pracetak, dan beton prategang. Sementara di Sumatera, tidak tercatat adanya defisit material dan peralatan konstruksi. “Penguatan rantai pasok industri material dan peralatan konstuksi diperlukan agar industri material dan peralatan konstruksi tidak lagi tersentralisasi di Pulau Jawa dan Sumatera,” tuturnya.

Informasi ini diharapkan dapat memperkuat channel distribusi untuk mengembangkan jaringan wilayah potensial yang merata di setiap wilayah. Selain itu, demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas rantai pasok konstruksi, material konstruksi ke depan bisa dikirim dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Langkah ini diharapkan dapat menekan indeks kemahalan konstruksi yang menonjol.

Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistriana selaku Ketua Panitia Workshop mengatakan selain menginformasikan roadmap kebijakan Kementerian PUPR, tujuan lain penyelenggaraan workshop adalah untuk menindaklanjuti pakta komitmen antara asosiasi penyedia MPK dengan Pemerintah yang telah ditandatangani pada 16 Oktober 2018 lalu.

“Kita perlu membangun sinergi antara pelaku rantai pasok MPK, unit organisasi Kementerian PUPR, dan pelaku jasa konstruksi nasional dalam membangun sistem rantai pasok MPK yang lebih efektif dan efisien serta mengumpulkan informasi terkait ketersedian pasokan dan inovasi produk MPK dari produsen. Dan terakhir pembinaan konsep _agile supply chain management_ dalam pengelolaan rantai pasok MPK,” kata Dewi.

Pada kesempatan tersebut turut dilakukan Peluncuran Buku berjudul Informasi Supply-Demand Sumber Daya Material Peralatan Konstruksi Tahun 2019. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi dasar Kementerian PUPR dalam merumuskan kebijakan terkait pembinaan rantai pasok MPK dan menjadi rujukan seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan terkait rantai pasok sumber daya MPK. (*)