Kementerian PUPR dan Pemerintah Jepang Perpanjang Kesepakatan Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur
Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) sepakat untuk menandatangani perpanjangan kesepakatan kerja sama Memorandum of Cooperation (MoC) on Infrastructure Development Cooperation yang berakhir pada 29 Desember 2019.
Kesepakatan kerja sama ini berlaku hingga tiga tahun setelah dilakukan penandatanganan. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Menteri MLIT Akaba Kazuyoshi di Gedung Kementerian PUPR, Kamis (26/12/2019).
Kesepakatan kerja sama ini meliputi delapan lingkup eksisting, yaitu pengelolaan sumber daya air, pengelolaan air limbah domestik, jalan dan jembatan, bangunan gedung, penyediaan perumahan, pengembangan wilayah dan perkotaan, pengelolaan bencana, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Serta dua lingkup tambahan baru yaitu pembiayaan infrastruktur dan jasa konstruksi.
“Kerja sama yang kita kembangkan ini sesungguhnya merupakan penghubung antara rakyat Jepang dan rakyat Indonesia, sehingga meningkatkan kerja sama, friendship, people to people relationship dengan moto kerja bersama dan maju bersama,” kata Basuki.
Pertemuan Basuki dengan Menteri Akaba membahas beberapa hal, di antaranya water disaster management, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, jalan akses Pelabuhan Patimban, Jalan Tol Padang-Payakumbuh-Pekanbaru, dan partisipasi Jepang dalam pemindahan Ibu Kota Negara.
Dalam penanganan bencana air, Pemerintah Indonesia dan Jepang sedang menjalin kerja sama dalam pencegahan bencana banjir dengan studi bendungan di Bendungan Kedungombo Kabupaten Grobokan dan Bendungan Sutami di Kabupaten Malang. Studi Bendungan Kedungombo dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) yang akan selesai pada akhir Desember 2019, sedangkan Studi Bendungan Sutami dilakukan oleh MLIT.
Menteri Akaba mengatakan, kehadiran bendungan sangat penting terutama bagi wilayah yang sering terkena bencana banjir seperti di Indonesia dan Jepang. “Di Jepang sudah sulit membangun bendungan baru oleh karena itu kami memanfaatkan bendungan yang ada sebagai pengendali banjir dan sumber tenaga listrik. Saya dengar Pak Basuki tertarik dengan proyek ini, secepatnya akan saya kirim staf ke Indonesia untuk diskusi lebih lanjut,” ucap Menteri Akaba.
Pembahasan selanjutnya mengenai jalan akses Pelabuhan Patimban. Progres pembangunan jalan akses sepanjang 8 kilometer yang terletak di samping pelabuhan ini telah mencapai 55,8% per November 2019. “Akan kami selesaikan pada April 2020 karena pada Mei – Juni 2020 Pelabuhan Patimban akan beroperasi,” ujar Basuki.
Menteri Akaba mengatakan pihaknya sangat berharap agar jalan akses tersebut dapat selesai tepat waktu karena banyak perusahaan Jepang tertarik untuk memanfaatkan Pelabuhan Patimban sebagai kegiatan ekspor-impor produk.
Menteri Akaba juga menyampaikan rencana pembangunan proyek terowongan di Tol Payakumbuh – Pekanbaru akan menggunakan teknologi dari Jepang. Dimana saat ini JICA tengah melakukan Feasibility Study (FS)-nya.
Direncanakan terdapat lima terowongan dengan total panjang 8,95 kilometer yang menembus pegunungan Bukit Barisan. Berkaitan hal tersebut, Basuki meminta agar pihak JICA mempercepat studi yang dilakukan. “Kalau Jepang yang melakukan studi memang memakan waktu lebih lama karena detail, tapi kalau studi bisa dipercepat sangat baik,” kata Basuki.
Turut Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H Sumadilaga, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Eko Djoeli Heripoerwanto, Kepala BPIW Hadi Sucahyono, dan Plt. Kepala Balitbang Lukman Hakim. (*)
