Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mendukung penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tanah longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Bencana tanah longsor terjadi Sabtu (9/1/2021) lalu, hingga menyebabkan kerusakan rumah warga dan korban jiwa.
Saat meninjau lokasi bencana Kamis (14/1/2021), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku mendapat perintah Presiden Joko Widodo untuk meninjau langsung di lapangan dan menyiapkan langkah untuk mempercepat penanganan bencana longsor.
“Ada beberapa langkah dalam penanganan bencana longsor yang telah disiapkan. Pertama, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat untuk membantu proses evakuasi. Kami sudah siapkan, karena area yang sempit maka tidak cukup menampung alat berat lainnya,” kata Basuki.
Selanjutnya penanganan kedua adalah berkaitan dengan penguatan struktur tanah, sehingga bencana serupa tidak kembali terjadi. Dalam pelaksanaannya, Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan instansi terkait, di antaranya Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dari hasil tinjauan di lapangan, Menteri Basuki menilai kawasan tersebut masuk dalam kategori zona merah rawan bencana longsor.
Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi ketiga, lanjut Menteri Basuki yang tidak kalah penting adalah melakukan relokasi permukiman warga. Menteri Basuki mengatakan dalam hal ini akan bekerja sama dengan Pemeritah Kabupaten Sumedang untuk penyediaan lahannya.
“Tadi sudah disampaikan dengan Pemerintah Daerah, ke depannya harus direlokasi. Bapak Sekda sudah mengidentifikasi yang di bagian atas ada 132 rumah dan di bawah ada 92 rumah,” tutur Menteri Basuki.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang Herman Suryatman menyatakan mendukung penyediaan lahan untuk relokasi warga. “Pembangunannya dari Kementerian PUPR, kami akan siapkan tanahnya di sejumlah tanah kas desa di wilayah Cimanggung. Dengan catatan, lokasi yang akan disiapkan benar-benar aman dari bencana,” kata Herman Suryatman.
Untuk mendukung penanganan tanggap darurat bencana longsor, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat telah mengerahkan 2 unit Mobil Tanki Air dan 2 unit Hidran Umum kapasitas 2.000 liter serta 1 unit Excavator dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.
Hadir mendampingi Menteri PUPR, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Direktur Sungai dan Pantai Bob Arthur Lambogia, Jafung Perekayasa Utama Bidang SDA Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Anang Muchlis, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Hari Suko Setiono, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono. (*)