Kementerian PUPR Perkuat Kerja Sama dengan JICA Guna Antisipasi Krisis Pangan, Energi dan Banjir

Jakarta – Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi krisis pangan, energi dan pengelolaan banjir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Takehiro Yasio di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (29/6/2022).

“Pertemuan ini dalam rangka meningkatkan studi yang telah ada dan berlangsung. Salah satu studi strategis dan telah selesai Maret 2022 lalu adalah Formulation in Irrigation System and Development and management Strategy for Food Security (FIDAMS). Mohon JICA dapat memberikan laporan studi kegiatan ini,” kata Menteri Basuki.

Di samping FIDAMS, terdapat dua studi yang tengah berlangsung. Pertama, Project for Coastal Disaster risk Reduction Plan Study on The North Coast of Java Island. Studi ini bertujuan untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir rob dan erosi pantai di Pantai Utara Pulau Jawa melalui survei data dasar dan perumusan rencana induk pengelolaan pesisir. Untuk studi ini, Menteri Basuki minta untuk difokuskan pada Kota Pekalongan dan Kota Semarang.

Kedua, studi mengenai Project for Flood Control Master Plan Towards Disaster Risk Reduction Investment. Pada studi ini Menteri Basuki meminta untuk difokuskan pada Wilayah Sungai Jratun dan Sungai Serayu. Fokus khusus untuk Sungai Serayu adalah pengendalian sedimentasi di Bendungan Mrican di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Kegiatan studi ini meliputi pemberian bantuan teknis dalam menetapkan prinsip-prinsip rencana induk pengendalian banjir, perumusan rencana induk di daerah aliran sungai percontohan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mendorong pelaksanaan rencana induk.

Di samping membahas optimalisasi studi yang sedang berlangsung, pada kesempatan ini Menteri Basuki bersama JICA membahas proyek Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban. Chief Representative JICA Takehiro Yasio mengatakan JICA telah emnerbitkan surat persetujuan untuk pelaksanaan _advance procurement consulting services_ dengan metode _post qualification_.

Untuk kegiatan ini Indonesia mengusulkan lelang dengan metode Local Competitive Bidding (LCB) atau pendanaan dari luar negeri tetapi mengedepankan kontraktor-kontraktor lokal. Namun hal ini masih dalam tahap pembahasan.

“LCB umumnya tidak dipakai untuk paket fisik sebesar ini, untuk itu Pemerintah Jepang memerlukan waktu untuk meneliti penggunaan metode LCB,” tutup Menteri Basuki. (*)