Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk menjadi lembaga pemerintah yang informatif, dengan memberikan pelayanan informasi publik yang akuntabel dan transparan, memanfaatkan teknologi informasi (IT) sehingga menjadi lebih cepat, akurat dan terpercaya.
Komitmen ini mendapat apresiasi dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Kementerian PUPR menjadi salah satu badan publik kategori Kementerian peraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 dengan Predikat Informatif.
“Acara ini merupakan kesempatan untuk mengapresiasi badan publik yang serius mengupayakan keterbukaan informasi publik demi kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi. Bagi badan publik yang mendapat predikat informatif saya ucapkan selamat. Teruslah bertahan dalam visi untuk menjaga dan mengembangkan kualitas publik agar semakin baik,” ucap Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 yang dilaksanakan secara daring, Rabu (25/11/2020).
Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, sebagai upaya memenuhi keterbukaan informasi publik Kementerian PUPR terus menyempurnakan laman eppid.pu.go.id, sehingga pemohon dapat mengetahui progres permohonan informasi.
Di samping itu juga menambahkan laman informasi seputar COVID-19 yang menghimbau untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam pelayanan informasi publik.
“Untuk meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan inovasi dan kolaborasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian PUPR melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, survei kepuasan pengguna layanan berkala, tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi dan survei, dan telah mengembangkan berbagai Sistem Informasi Layanan Informasi Publik,” ujar Anita.
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan penganugerahan yang diberikan oleh KI Pusat setiap tahunnya kepada badan publik yang menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KI Pusat.
Kategori badan publik yang mendapat anugerah ini meliputi Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri dan Partai Politik.
Di hari yang sama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan juga mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam kategori Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19.
Penghargaan ini didapat berkat pemanfaatan Wisma Atlet Kemayoran sebagai RS Darurat Penanganan COVID-19 dan Rusunawa yang dijadikan tempat isolasi.
Pemanfaatan Wisma Atlet Kemayoran dan Rusunawa merupakan bentuk sinergi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian/ Lembaga lain serta Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19.
Kementerian PUPR bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian/ Lembaga lainnya bergerak cepat mengubah 10 tower Wisma Atlet Kemayoran menjadi RS Darurat Penanganan COVID-19.
Pemanfaatan ruangan di antaranya untuk ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang Intensive Care Unit (ICU), ruang pemulihan, ruang rawat inap pasien, laboratorium serta ruangan bagi para tenaga medis. RS Darurat ini telah beroperasi mulai 23 Maret 2020 lalu hingga hari ini.
Di samping itu Kementerian PUPR juga memberikan izin pemanfaatan Rusunawa di berbagai daerah sebagai tempat perawatan karantina atau isolasi bagi masyarakat yang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) maupun Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19. (*)