Bogor – Dalam memacu percepatan pembangunan Sumatera Barat, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian dengan segala perangkatnya perlu kekuatan kolaborasi dan networking menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Birokrasi mesti menggandeng akademisi, komunitas, pengusaha, dan media jika ingin sukses membangun masyarakatnya.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam acara Penandatangan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Antara Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumbar dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di IPB Bogor, Selasa (13/4/2021).
Hadir dalam kesempatan tersebut Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si, Wagub Sumbar Ir. Audy Joinaldy, S.Pt., M.Sc., M.M., IPM, ASEAN.Eng, Dekan Fakultas Institut Pertanian Bogor, Ketua Umum DPD Himpunan Alumni IPB Sumatera Barat Nurul Amri, dan beberapa Kepala SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Mahyeldi mengapresiasi kerjasama Pemprov Sumbar dengan IPB dalam rangka kerjasama keilmuan sains dan potensi daerah Sumbar, sehingga mampu memberikan karya terbaik untuk berkontribusi dalam keberhasilan pembangunan nasional.
“Hari ini kita saksikan tandatangani kerjasama di sektor peternakan antara Dinas Pertenakan Sumbar dengan IPB. Kiranya kerjasama ini sangat strategis, karena Sumbar memiliki lahan peternakan di Air Runding seluas 2000 ha dan Padang Mengatas Payakumbuh 280 ha. Ada rumah potong hewan modern dan produksi bibit semen beku 150 ribu straw. Tentunya dengan semua potensi ini Sumbar bersama IPB diharapkan dapat memberikan hasil karya terbaik, dengan harapan harga daging ekonomis terjangkau bagi masyarakat dalam pemerintahan Joko Widodo,” seru Mahyeldi.
Gubernur Sumbar juga sampaikan, di era globaliasasi dimana informasi dapat diakses dengan begitu mudahnya, maka pemahaman akan interaksi dengan lingkungan sekitar harus dibina untuk bersama-sama memajukan potensi masing-masing melalui jalinan kerja sama.
Kerja sama yang baik antar daerah dan antar negara di lingkup regional maupun global perlu dibangun berdasarkan skala prioritas kebutuhan masing-masing, yang didukung dengan pemahaman dan penguasaan terhadap aspek-aspek kerja sama, serta potensi dimiliki yang harus ditumbuhkan pada aparatur pemerintah selaku motor penggerak pembangunan, untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyakarat.
“Dengan pemahaman dan penguasaan aspek kerja sama yang baik, maka kerja sama dapat menjadi salah satu potensi untuk mendukung dan mengisi celah pembangunan yang belum dapat dipenuhi seutuhnya oleh Pemerintah, baik untuk program pembangunan di level nasional maupun untuk pembangunan di level daerah,” ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi katakan saat ini Pemprov Sumbar sedang berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui disektor unggulan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Pariwisata, UMKM, Kelautan dan Perikanan, dengan melakukan sinergitas dengan beberapa pihak, termasuk dengan Institut Pertanian Bogor.
“Pertanian menjadi sektor unggulan di Pemerintahan Kami saat ini, dimana sektor pertanian mempengaruhi 23% perekonomian di Sumatera Barat, yang membuat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih berada di atas rata-rata nasional,” ungkapnya.
Tidak hanya Pertanian, Sumatera Barat memiliki potensi Peternakan, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan yang mana akan menjadi primadona baru guna mendongkrak perekonomian di Sumatera Barat. Namun, potensi dimaksud belum di implementasikan secara maksimal serta ditambah kerusakan lahan dibeberapa daerah di Sumatera Barat.
“Kita berharap juga Institut Pertanian Bogor bisa menjadi katalisator Pembangunan di Sumatera Barat, serta menunjang Visi dan Misi Kami, yaitu “Mewujudkan Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, dengan 7 program unggulan,” ujarnya.
Melakukan sinergitas dengan Institut Pertanian Bogor beber Mahyeldi, menjadi salah satu solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Ranah Minang.
Oleh karena itu, mempercepat perwujudan produk unggulan di sektor Pertanian serta meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan, telah dituangkan dalam ruang lingkup dari Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani.
“OPD terkait saya minta untuk segera menindaklanjuti dengan membuat rencana aksi lebih lanjut, sesuai dengan rencana kerja yang kita susun sehingga penandatangan ini tidak hanya seremonial semata. Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sinergitas ini, semua pihak yang terkait dapat melaksanakan komitmennya dengan baik dengan semangat saling berbagi,” pungkasnya. (*)