Khalawi Abdul Hamid Minta Pemda se Sumbar Agar Komunikasi Intensif dengan Kementerian PUPR

Padang – Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy menuturkan, upaya untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menghadapi banyak tantangan, sehingga tidak bisa diwujudkan dengan optimal.

“Secara akumulasi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, di Sumbar setidaknya terdapat 42.219 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani. Sedangkan menurut data yang terekam terakhir jumlah RTLH yang tersisa pada tahun 2020 adalah sebanyak 136.182 unit,” katanya dalam Rapat Koordinasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Padang, Kamis (17/6/2021).

Artinya, kata Audy, masih terdapat kurang lebih tiga kali lipat jumlah rumah, yang harus dibenahi bila dibandingkan dengan yang telah tertangani sampai saat ini.

Menanggapi kesulitan yang dialami Sumbar, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyampaikan agar pemerintah daerah di Sumbar gigih untuk follow up program perumahan ke Kementerian PUPR.

“Kepala Dinas bisa datangi saya di Jakarta untuk mengusulkan program perumahan serta follow up nya, jangan malu malu. Atau catat nomor hp saya, hubungi saya . Nomor saya sudah tersebar kok, sama wartawan aja ada nomor saya,”selorohnya.

Pada kesempatan itu, Ia langsung menanyakan kepada Dharmasraya dan Pasaman berapa kuota yang didapat pada tahun 2021 ini. “Dharmasraya berapa dapat kuota? Kok cuman segitu dapatnya. Pasaman berapa? Masih Pak Yusuf Lubis Bupatinya? Coba follow up lagi, kenapa sedikit sekali yang didapat. Nanti izin sama Pak Bupati, agar Kepala Dinasnya datangi saya, Insya Allah saya perjuangkan untuk Sumbar,”bebernya.

Ia juga meminta Kepala Dinas Perumahan se Sumbar untuk intens berkomunikasi dengan Kepala BP2P Sumatera 3 Zubaidi, atau dengan Kasatker Perumahan Sumbar Syamsul Bahri.

“Coba lebih intens lagi komunikasi sama Pak Zubaidi Kepala Balai dan Pak Syamsul Bahri Kasatker nya. Ini juga untuk kemajuan Sumbar,”ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Sumbar Era Sukma mengatakan, Rakor yang digelar merupakan yang pertama tahun 2021 dengan mengundang pihak-pihak yang terkait erat dengan perumahan rakyat.

Rakor itu digelar selama tiga hari pada 16-18 Juni. Selain untuk membahas persoalan dan tantangan yang dihadapi, rakor juga diharapkan meningkatkan sinergisitas antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat untuk menanggulangi tantangan tersebut. (ridho)