Padang, majalahintrust.com – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumatera Barat memberikan waktu satu minggu bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), agar segera menentukan jadwal Rapat kerja provinsi (Rakerprov) dan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov).
Tenggat waktu teraebut merupakan kesepakatan bersama pertemuan tertutup antara Komisi V, Dispora Sumbar dan KONI Sumbar, yang diselenggarakan pada Selasa 5 Juli 2025.
“KONI Sumbar Minta waktu 1 miggu untuk melaksanaka rapat internal, guna menentukan jadwal Raker dan musorprov,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar Mario Syahjohan kepada majalahintrust.com
Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V, Dispora Sumbar, KONI Sumbar dan cabang olahraga serta KONI Kabupaten dan Kota se Sumbar, dana hibah Rp1,8 miliar untuk KONI Sumbar jadi sorotan utama.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, menekankan bahwa DPRD tidak akan menoleransi praktik pengelolaan anggaran yang tidak taat aturan. Ia mengingatkan KONI agar tidak lagi bermain-main dengan pergeseran dana tanpa koordinasi dengan Dispora.
“Ini dana hibah rakyat, jumlahnya Rp1,8 miliar, harus jelas penggunaannya. Jangan sampai ada manuver anggaran tanpa pertanggungjawaban. KONI harus akuntabel dan transparan, kalau tidak, persoalan ini bisa berimplikasi hukum,” tegas Lazuardi.
Sikap tegas juga disampaikan Kadispora Sumbar Maifrizon, yang menolak mengeluarkan tambahan anggaran untuk Rakerprov maupun Musorprov KONI. Menurutnya, dana untuk kedua kegiatan itu sudah dicairkan di termin pertama tahun 2025.
“Kami selaku Pengguna Anggaran, Buk Wit selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pak Elvis selaku PPTK tidak ingin bermasalah. Kalau kami keluarkan lagi dana untuk Rakerprov dan Musorprov, tentu akan berdampak hukum kepada kami,” kata Maifrizon.
Ia menambahkan, masalah justru muncul karena KONI melakukan pergeseran anggaran tanpa koordinasi dengan Dispora.
“Sebenarnya gampang, KONI bisa ke seberang jalan kalau ada pergeseran anggaran. Tapi kenyataannya, tahun ini KONI tidak ada koordinasi. Ketika kami minta laporan, malah Dispora yang dituduh mengada-ada,” sindirnya.
Sementara itu, Perwakilan Cabor Pengprov Wushu Sumbar aNovrianto Ucok, memberi apresiasi kepada Dispora Sumbar yang tegas menjaga aturan penggunaan anggaran. Namun ia berharap polemik KONI ini segera dituntaskan dengan cara kekeluargaan.
“Kami mengapresiasi sikap tegas Kadispora untuk tidak main-main dengan anggaran. Itu penting untuk menjaga akuntabilitas. Tapi di sisi lain, kita harapkan persoalan KONI ini tidak berlarut-larut, harus diselesaikan dalam konteks kekeluargaan. Olahraga harus diselamatkan, dan sportifitas harus dikedepankan,” ujar Ucok.(*)
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.