Presiden Joko Widodo pada Senin sore, 16 September 2019, melakukan pertemuan dengan pengurus dan anggota Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra). Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta.
Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah, dan Ketua Umum Himperra Endang Kawidjaja. Sementara Presiden Jokowi tampak didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
Dalam pengantarnya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah selama empat tahun terakhir berupaya memangkas selisih pasokan dan permintaan rumah (backlog) yang mencapai angka 11,4 juta dan memenuhi kebutuhan rumah utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya, pemerintah akan berkonsentrasi untuk menyediakan rumah layak bagi para ASN dan anggota TNI-Polri.
“Pada tahap berikutnya kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi kurang lebih 945 ribu ASN kita dan 275 ribu prajurit TNI serta 360 ribu anggota Polri kita,” kata Presiden.
Lewat upaya pemenuhan kebutuhan rumah tersebut, Presiden berharap agar turut muncul efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, realisasi program pembangunan satu juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencapai angka yang menggembirakan.
“Ini angka-angkanya di 2015 terbangun 699.000 (unit), kemudian 2016 805.000, 2017 904.000, dan untuk pertama kali di tahun 2018 mencapai 1,1 juta rumah. Sehingga total sudah 3,5 juta unit yang telah terbangun,” kata Presiden.
“Ini akan diteruskan 2019 yang kita targetkan 1,25 juta rumah yang dibangun bagi masyarakat,” imbuhnya.
Adapun dalam pertemuan tersebut, Presiden sekaligus ingin mendengar secara langsung dari ketiga asosiasi tersebut mengenai pandangan, masukan, serta terobosan-terobosan yang kiranya dapat dilakukan pemerintah selama lima tahun mendatang untuk dapat melakukan percepatan pembangunan perumahan sehingga semakin mengurangi angka backlog yang memang masih tinggi.(*)
