Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan air, lahan, dan energi. Hal ini berdampak serius pada ketahanan nasional dan daya saing apabila ketersediaan sumber daya air tidak dikelola dengan baik.
Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 267 juta jiwa, dimana 147 juta jiwa atau 55% merupakan penduduk perkotaan dengan tingkat pertumbuhan 1,1% pertahun.
“Untuk itu Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan air, termasuk membangun ketahanan terhadap bencana yang ditimbulkan oleh air (water related disaster) seperti banjir dan kekeringan,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya pada acara CNBC conference bertajuk Water Security and Sustainability di Audotorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BPP)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Vice Presiden Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono.
Kementerian PUPR akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk membangun daya saing bangsa, serta memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat sebagai end user. Hal ini sesuai dengan Visi Misi Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Sentul, pada 14 Juli 2019 silam.
Upaya meningkatkan ketahanan air dan pangan nasional, dilakukan Kementerian PUPR dengan menambah jumlah tampungan dan suplai air di Indonesia. Diantaranya melalui program pembangunan 65 bendungan dan 1.053 embung dalam kurun 2015-2019. Selain itu juga membangun jaringan irigasi seluas 865.393 hektare dan penyediaan air bersih 21.500 liter/detik selama tahun 2015-2018.
“Sebanyak 65 bendungan yang sedang dibangun dan sebagian sudah diselesaikan, akan dilanjutkan dengan pembangunan bendung dan jaringan irigasi untuk mengairi daerah persawahan sehingga produktivitas tanaman pangan tetap stabil. Bendungan juga dimanfaatkan untuk penyediaan air baku dalam mendorong percepatan pemenuhan 100% akses air bersih melalui pembangunan 10 juta Sambungan Rumah (SR) di tahun-tahun mendatang,” tutur Menteri Basuki.
Hingga kini, Indonesia memiliki 231 bendungan besar yang mampu mengairi sawah irigasi sebanyak 11% dari total 7 juta hektar lahan irigasi yang di Indonesia.
Selain untuk penyediaan jaringan irigasi dan konsumsi masyarakat, infrastruktur sumber daya air yang dibangun juga digunakan untuk mengatasi bencana ekstrim, seperti banjir dan kekeringan hidrologis berdampak pada kawasan permukiman dan pertanian. Berdasarkan data World Risk Level, Indonesia termasuk negara yang memiliki risiko tinggi akan bencana banjir sebesar 43,8% dari total kejadian bencana alam.
Pada tahun 2019 ini bencana kekeringan menimpa kawasan perkotaan di 8 provinsi di Indonesia diantaranya Banten, Jawa Timur, NTB, dan NTT dengan jumlah penduduk terdampak 2 juta jiwa. Sedangkan kekeringan kawasan pertanian terjadi di 12 provinsi diantaranya Lampung, Jawa Tengah, Bali, dan Maluku dengan luas area irigasi terdampak sebesar 707 ribu hektare.
Menteri Basuki menyampaikan penanganan bencana kekeringan dilakukan dengan dua langkah mitigasi dan antisipasi, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dengan memantau ketersediaan air pada tampungan air eksisting seperti waduk, embung, danau, dan bendungan. Selain itu juga menjaga pasokan air bersih konsumsi masyarakat. Jangka panjang pengelolaan wilayah sungai dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir serta kampanye masyarakat water resources management
“One river, one management harus lebih dimantapkan dengan koordinasi lintas sektor dan komitmen yang berkelanjutan melalui upaya-upaya terpadu dan konsisten,” kata Menteri Basuki.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Staf Khusus Kementerian PUPR Firdaus Ali dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
