Brebes – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Jilid 2 meninjau penyekatan di Gerbang Tol Pejagan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu (9/5/2021).
Kunjungan kerja tersebut merupakan salah dari agenda perjalanan peninjauan lokasi penyekatan peniadaan mudik Lebaran 2021 di tiga provinsi yakni Provinsi Lampung, Banten, dan Jawa Tengah.
Hadir juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jalan tol dan non tol tetap disiapkan pada masa larangan mudik sebagai jalur logistik, termasuk ruas jalan yang fungsional jika dibutuhkan, untuk kelancaran produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok, obat-obatan atau alat kesehatan, serta layanan kesehatan/kendaraan medis dalam rangka penanganan pencegahan penyebaran COVID-19.
“Kami memastikan kemantapan pada jalan tol dan jalan nasional yang baik, termasuk menjaga agar satu wilayah tidak terisolir karena jalan dan jembatan putus,” kata Basuki.
Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa di masa peniadaan mudik ini, terjadi penurunan jumlah pemudik jalur darat sebesar 80-90%. Bahkan jumlah pemudik yang menggunakan transportasi umum di sektor udara, kereta api, dan laut mengalami penurunan hingga 90% pada setiap sektor.
Ketua DPRI RI Puan Maharani menyampaikan bahwa melalui pantauan udara situasi di tol Pejagan sudah cukup terkendali. Puan mengharapkan sinergitas dan koordinasi di lapangan terkait aturan peniadaan mudik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya tetap selalu dijaga agar tidak terjadi kebingungan di kalangan masyarakat. Puan berpesan agar para petugas di lapangan melakukan penyekatan berlapis.
“Berlapis itu bukan berarti semakin ketat atau diperketat, tapi untuk pengaturan sehingga saat diperiksa antigen atau surat izin jalan itu tidak menumpuk sehingga menimbulkan kerusuhan, keribetan, atau bahkan kesimpangsiuran dan kebingungan masyarakat”, ujar Puan Maharani.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Kepolisian telah melakukan penyekatan dan penguatan terhadap protokol kesehatan di setiap titik-titik, namun akan dilakukan pemeriksaan tambahan bagi masyarakat yang lolos atau berhasil mudik di daerah masing-masing.
“Hal ini tentu membutuhkan pemahaman dan pengertian dari seluruh masyarakat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk menjaga kesehatan masyarakat semua,” terang Kapolri.(*)