Pembangunan Infrastruktur Kerakyatan Kurangi Kesenjangan pada Kawasan Perbatasan di Kalimantan Utara
Jakarta – Pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa, terutama di daerah perbatasan. Salah satu provinsi yang berada di perbatasan dengan negara tetangga Malaysia adalah Kalimantan Utara (Kaltara).
Untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan di Provinsi Kaltara melalui penyediaan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) yang langsung dirasakan manfaatnya seperti penataan kawasan, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), peningkatan jalan lingkungan, renovasi sarana pendidikan, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur kerakyatan selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi juga bertujuan mengurangi kesenjangan pembangunan antar kawasan, serta ketimpangan taraf hidup masyarakat.
Pada kawasan perdesaan, Ditjen Cipta Karya pada tahun 2019 telah mengerjakan peningkatan jalan lingkungan sepanjang 380 meter di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara. Pembangunan perkerasan jalan rigid tersebut menggunakan dana APBN sebesar Rp 4,5 miliar.
Sementara di Kecamatan Krayan Tengah Kementerian PUPR juga telah melaksanakan program PISEW berupa pembangunan jalan penghubung desa dan perbaikan pasar tradisional di Krayan Timur untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi dua desa.
Pembangunan infrastruktur kerakyatan juga dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dengan meningkatkan kualitas permukiman kumuh perkotaan di Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kaltara. Penataan kawasan kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tersebut dilakukan juga untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan komunitas. Program Kotaku di Karang Rejo menggunakan dana APBN tahun 2019 sebesar Rp 10,9 miliar.
Di tingkat kawasan permukiman, Ditjen Cipta Karya menambah ruang terbuka publik sebagai ruang interaksi dan olahraga masyarakat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kotaku menyasar kawasan yang sebelumnya kumuh dan sempit menjadi kawasan yang lebih tertata. Pelaksanaan Program KOTAKU dilakukan bersama antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah menggunakan pola pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, Kementerian PUPR juga melakukan rehabilitasi dan renovasi gedung lembaga pendidikan. Rehabilitasi gedung pendidikan dasar SD dan SMP di Kota Tarakan dan Kecamatan Krayan mencakup 3 SD di Tarakan serta 3 SD dan 3 SMP di Raya dengan dana APBN senilai Rp 33,7 miliar.
Renovasi juga dilakukan pada Gedung Laboratorium Teknik Universitas Borneo Tarakan dengan dana APBN 2019 senilai Rp 33,7 miliar. Renovasi sarana pendidikan di Kaltara menghasilkan total 14 ruang kelas belajar dan 3 toilet di Kota Tarakan dan 27 ruang kelas belajar serta 6 toilet di Kecamatan Krayan.
Selain infrastruktur kerakyatan di perbatasan, Kementerian PUPR pada juga tengah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk meningkatkan kualitas kawasan perbatasan dengan kelengkapan sarana prasarana yang handal, sehingga menjadi kawasan perbatasan yang berdaya saing dan memberikan rasa bangga bagi masyarakat Indonesia. Salah satu PLBN di Kaltara yang akan segera dimulai pembangunannya adalah Long Midang di atas lahan seluas 5,49 hektare dengan anggaran Rp 245 miliar.
Selain Long Midang juga ada 3 PLBN lainnya yang akan diselesaikan yakni Long Nawang, Sei Pancang, dan Labang. Pembangunan keempat PLBN tersebut diperkirakan membutuhkan biaya total sekitar Rp 1 triliun, dengan masing-masing PLBN sekitar Rp 200 miliar. Dari keempat PLBN, tiga diantaranya akamn mulai dibangun tahun 2020 dan ditargetkan selesai pada 2021 yakni Long Midang, Long Nawang, dan Sei Pancang. Sedangkan PLBN Labang ditargetkan selesai di 2022 karena tahap konstruksinya direncanakan pada 2021.(*)
