Padang – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat saat ini mendapat sorotan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
Hal ini dikarenakan banyak sekali pengaduan dari stakeholder ke Kementerian PUPR, terkait pelaksanaan pekerjaan kontruksi maupun pemeliharaan pada ruas jalan nasional yang dikelola.
“Pengaduan yang diterima Pusat terhadap BPJN Sumbar sangat banyak, dari seluruh balai jalan se Indonesia.
Tinggi sekali memang kontrol sosial dari masyarakat Sumbar. Tapi masyarakat lupa ada pula dampak negatifnya,” Ucap Kepala BPJN Sumbar Syachputra Gani kepada majalahintrust.com.
Pria yang masih bertugas di Direktorat Kepatuhan Internal Ditjen Bina Marga ini mengakui hal itu. Karena Ia sendiri yang menerima laporan yang masuk, sehingga ditelaah lebih dalam atas laporan tersebut bersama tim internal sampai tuntas.
“Setelah tim dari Kepatuhan Internal telaah dan teliti lebih dalam dari sebanyak itu laporan, hanya bisa dihitung dengan jari saja laporan yang dianggap benar. Selebihnya tidak benar. Nah inilah yang perlu hendaknya kita carikan jalan keluar, agar dampak negatif yang ditimbulkan dari laporan yang tidak benar ini bisa diminimalisir,”sebutnya.
Ia memaklumi betul pengawasan yang dilakukan oleh stakeholder dimaksud. Namun dampak negatif yang ditimbulkan sangat banyak atas laporan yang tidak benar tersebut.
“Dampak dari banyak nya pengaduan yang tak benar dari masyarakar, sangat merugikan Provinsi Sumbar secara umum dan khususnya BPJN Sumbar.
Pihaknya pun terkadang merasa sedih dengan kondisi seperti ini, Sangat merugikan Sumbar ucapnya.
Oleh sebab itu, dirinya mengajak semua stakeholder untuk realistis, apabila mau melaporkan kondisi yang jalan dan jembatan dilingkungan BPJN Sumbar. Maka dari itu, mari bersama sama bergandengan tangan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di Ranah Minang tercinta ini.
“Mari kita bangun komunikasi yang baik. Agar pembangunan jalan di Sumbar bisa lebih ditingkatkan lagi, baik dari segi kualitas maupun nantinya kita harapkan alokasi anggaran dari pusat bisa lebih banyak untuk Sumbar,” ajaknya. (Ridho)