Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 10 Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PUPR pada Kamis (5/3/2020), di Auditorium Kementerian PUPR. Pelantikan dilakukan untuk mengukuhkan dan menggantikan beberapa pejabat yang telah memasuki masa purna bhakti.
Sepuluh Pejabat Tinggi Madya (eselon I) yang dilantik adalah Prof. (R) Anita Firmanti Eko Susetyowati, M.T sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Ir. Widiarto, Sp-1 sebagai Inspektur Jenderal (Irjen), Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air menggantikan Ir. Widiarto, Sp-1 yang sebelumnya menjabat Plt Dirjen SDA, dan Dr. Ir Hedy Rahadian, M. Sc sebagai Dirjen Bina Marga menggantikan Ir. Sugiyartanto, M.T.
Kemudiaan Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc sebagai Dirjen Cipta Karya, Dr. Ir. H Khalawi. A.H., M.M.,M.Sc sebagai Dirjen Perumahan; Ir. Trisasongko Widianto, Dipl, He sebagai Dirjen Bina Konstruksi menggantikan Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc yang sebelumnya Plt Dirjen Bina Konstruksi. Lalu Dr. Ir. Eko Djoeli Heriepoerwanto, M.C.P sebagai Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Lanjut Ir. Hadi Sucahyono, M.P.P., Ph.D. sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), dan terakhir, Ir. Sugiyartanto, M.T sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggantikan Ir. Lolly Martina Martief, M.T.
Basuki mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi akibat merebaknya virus corona, pejabat yang dilantik untuk segera melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa anggaran infrastruktur Tahun 2020. Dimana lelang dini paket kontraktual pekerjaan infrastruktur TA 2020 telah dilakukan sejak 6 November 2019. Hal ini untuk meningkatkan kualitas belanja anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal.
“Saya meminta kepada pejabat yang dilantik sebagai komandannya untuk mempercepat. Untuk itu, Unit Organisasi (Unor) agar dapat mempersiapkan dokumen tender dengan lebih baik,” kata Basuki.
Basuki juga meminta agar pembangunan infrastruktur berbasis kerakyatan seperti Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Peningkatan Tata Guna Air Irigasi ( P3-TGAI) untuk dipercepat realisasinya, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
“Pembuatan marka jalan di lapangan yang belum dikerjakan bisa dikerjakan sekarang, termasuk pengecatan jembatan yang dapat dilakukan melalui skema padat karya segera dilaksanakan. Program padat karya bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” tuturnya.
Basuki juga berpesan kepada pejabat dilantik dapat memberikan kontribusinya untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) dan membentuk unit kepatuhan internal di setiap Ditjen sebagai first line of defense.
“Selanjutnya saya mengingatkan apa yang sudah disepakati dalam membelanjakan uang negara dengan mengacu pada peraturan yang ada. Ingat 4 big no’s: no bribery, no kick back, no gift, no luxurious lifestyle,” ujar Basuki.
Ia juga meminta kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PUPR untuk serius dalam mengurangi risiko penyebaran virus corona, khususnya di Kampus PUPR. Sebagai tindakan preventif, Kementerian PUPR telah menyediakan multivitamin tambahan yang dibagikan ke seluruh pegawai dan fasilitas hand sanitizer untuk membersihkan tangan.
“Kita juga sedang mendapat tugas dari Presiden untuk membangun Rumah Sakit Khusus di Pulau Galang. Targetnya selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan dengan kapasitas 1.000 isolated,” kata Basuki.
Pada kesempatan tersebut, dirinya mengucapkan terima kasih kepada para Pejabat Tinggi Madya yang telah menyelesaikan tugas dan atas dedikasi yang luar biasa dalam pembangunan infrastruktur yakni kepada Dr. Ir. Hari Suprayogi (mantan Dirjen SDA), Dr. Ir. Syarif Burhanuddin (mantan Dirjen Bina Konstruksi), dan Ir. Lolly Martina Martief, M.T. (mantan Kepala BPSDM).
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian PUPR yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi V Ahmad Riza Patria. Turut hadir Pejabat Tinggi Madya dan Paratama di lingkungan Kementerian PUPR, perwakilan Kementerian/Lembaga dan BUMN. (*)
