Padang, majalahintrust.com – Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani Datuk Rajo Jambi memimpin rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Wali Kota Padang terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2024 ke DPRD Kota Padang, Senin (5/8/ 2024), bertempat di ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang.
Pada kesempatan itu, Syafrial Kani didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin dan Ilham Maulana serta Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar.
Pj Walikota Padang Andree H Algamar dalam paparannya mengatakan, Perubahan KUPA PPAS Perubahan dilakukan karena adanya bantuan keuangan khusus dari Pemprov Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 900.1.1-247-2024. Kemudian adanya Permendikbud Ristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan.
Selanjutnya Peraturan Menteri Investasi / Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Juknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik fasilitas modal tahun anggaran 2024. Lalu ada Permenparekraf Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Juknis Penggunaan Dana Nonfisik pelayanan kepariwisataan.
“Penyesuaian penganggaran dana transfer ke daerah (dana alokasi khusus DAK non fisik), penyesuaian kembali proteksi pendapatan asli daerah berdasarkan realisasi Capaian PAD sampai Triwulan II tahun 2024, serta penyesuaian alokasi anggaran perangkat daerah per sub kegiatan mengacu pada penyesuaian pendapatan daerah tahun 2024,” tuturnya.
Lebih lanjut Ia menyampaikan, berdasarkan kebijakan dan ketentuan seperti diuraikan, serta mencermati adanya penurunan pendapatan daerah, maka ditetapkan penyesuasian belanja daerah pada perubahan PPAS Tahun 2024 meliputi
1. BELANJA OPERASI YANG SEMULA SEBESAR RP.2,35 TRILIUN DISESUAIKAN MENJADI RP.2,32 TRILIUN, BERKURANG SEBESAR RP.30,1 MILIAR ATAU 1,28%.
2. BELANJA MODAL YANG SEMULA SEBESAR RP.199,7 MILIAR DISESUAIKAN MENJADI RP.224,7 MILIAR, BERTAMBAH SEBESAR RP. 24,9 MILIAR ATAU 12,5%.
3. BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) YANG SEMULA SEBESAR RP.11,8 MILIAR DISESUAIKAN MENJADI RP.12,2 MILIAR, BERTAMBAH SEBESAR RP.442 JUTA ATAU 3,75%.
“Jadi secara total belanja daerah berkurang sebesar Rp 4,7 miloar atau – 0,18 persen dari anggaran semula Rp 2,565 triliun menjadi Rp 2,56 triliun,” tuturnya.
Pihaknya juga menerangkan, realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama tahun 2034, potensi pendapatan yang ada serta asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah, penyesuaian lendapatan daerah pada PPAS 2024 meliputi
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TARGET SEMULA SEBESAR RP.706,8 MILIAR DIANGGARKAN TETAP PADA PERUBAHAN KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2024.
2. PENDAPATAN TRANSFER YANG SEMULA LEBIH DARI RP.1,819 TRILIUN DISESUAIKAN MENJADI RP.1,81 TRILIUN, BERKURANG SEBESAR RP.9,1 MILIAR ATAU 0,5%.
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH MASIH TETAP DENGAN TARGET SEMULA SEBESAR RP.3,7 MILIAR.
“Jadi total pendapatan daerah berkurang sebesar Rp 9,1 miliar atau 0,36 persen dari semula Rp 2,53 triliun menjadi Rp 2,52 triliun,” jelasnya.
Lebih jauh Andree Algamar menyampaikan, kebijakan penerimaan pembayaran daerah yang dimaksud dalam KUA PPAS APBD 2024 diantaranya meliputi semua transaksi keuangan daerah yang menfakibatkan daerah menerima manfaat uang dari pihak lain, yang secara keseluruhan mencakup SILPA. Sementara sisa kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada BUMD dan pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo.
Berdasarkan kebijakan diatas sebut Andree, maka Perubahan PPAS 2024 jumlah penerimaan pembiayaan secara keseluruhan sebesar Rp 60,1 miliar dan ini mengalami kenaikan sebesar arp 14,4 miliar atau 31,68 persen dibanding APBD 2024 sebesar Rp 45,6 miliar. Untuk pengeluaran pembiayaan keseluruhan diperkirakan sebesar Rp 20,7 miliar, mengalami kenaikan Rp 10 miliar atau 92,84 persen dibanding APBD 2024 Rp 10,7 miliar.
“Terdapat defisit belanja sebesar aro 39,3 miliar yang ditutupi dari surplus pembiayaan netto sebesar Rp 39,3 miliar, sehingga rancangan Perubahan PAS 2024 Tahun 2024 menjadi berimbang,” ulasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan, rapat paripurna itu digelar untuk memenuhi maksud surat Wali Kota Padang nomor : 900.1.1/03.85/bpkad-pdg/2024, tanggal 31 Juli 2024 perihal penyampaian rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (P-PPAS) tahun 2024.
“Berdasarkan agenda/jadwal hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Padang revisi ke VI masa sidang II tahun 2024 tanggal 30 Juli 2024, telah menjadwalkan rapat paripurna pada hari senin tanggal 05 agustus 2024,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Pj Walikota Padang Andree H Algamar, Pj Sekdako Padang Yosefriawan, Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang, Direktur Utama Perusahaan Daerah, Direktur Utama Rumah Sakit Daerah, Camat, Forkopimda dan undangan lainnya.
Segenap anggota DPRD Kota Padang terlihat hadir pada rapat paripurna tersebut dan pemeriksaan daftar hadir dilakukan Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani.(ridho)
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.