Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menaruh perhatian besar terhadap pembentukan karakter para generasi muda Kementerian PUPR, yang akan berperan dalam pembangunan bangsa melalui penyediaan infrastruktur.
Hal ini sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo yang menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas pertama dalam program kerja periode 2020-2024, dilanjutkan pembangunan infrastruktur dengan menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah akses kawasan wisata, membuka lapangan kerja baru, dan memberi nilai tambah bagi perekonomian.
“Untuk itu diperlukan kesiapan SDM Infrastruktur yang kompeten dan profesional. SDM yang dapat bekerja sesuai dengan motto PUPR yakni bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat dan berjiwa seni,” kata Basuki dalam sambutannya yang dibacakan Sekjen Anita Firmanti pada acara Pembukaan Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian PUPR Formasi Tahun 2019, Senin (7/12/2020).
Dalam menjalankan tugas pembangunan infrastruktur, Basuki menambahkan, CPNS Kementerian PUPR juga harus memegang teguh budaya kerja PUPR dengan senantiasa berorientasi pada pencapaian misi (mission oriented) dan tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai. Kemudian juga mengedepankan kerjasama tim (team work) dan profesional dalam bekerja.
“Dengan melaksanakan hal tersebut, maka anda akan menjadi orang PUPR, bukan hanya pegawai yang bekerja di Kementerian PUPR. Orang PUPR juga harus memiliki Akhlakul Karimah yaitu kehadiran kita bisa memberi manfaat dan kenyamanan bagi orang-orang di sekitarnya,” tutur Basuki.
Pada kesempatan itu, Basuki kembali mengingatkan kepada CPNS Kementerian PUPR untuk menjauhi praktik korupsi dan akuntabel dalam menjalankan tugas pembangunan infrastruktur. Generasi muda PUPR harus melaksanakan prinsip 4 big no’s yakni no bribery (suap), no kick back (imbalan), no gift (hadiah), no luxurious lifestyle (tetap sederhana).
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berpesan kepada CPNS Kementerian PUPR selama masa orientasi 1 tahun untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan kepegawaian.
Menurut Bima Haria, status CPNS belum sepenuhnya 100% sebagai PNS. Sehingga status kepegawaiannya dapat dicabut apabila melanggar ketentuan selama masa orientasi 1 tahun.
“Kepada para CPNS PUPR untuk menghindari radikalisme dan jauhi narkoba. Jangan posting macam-macam di media sosial yang membahayakan status CPNS anda. Jadilah pegawai pemersatu bangsa yang netral di atas semua golongan dan setia pada UUD 1945 dan Pancasila,” tutur Bima Haria.
Orientasi Tugas CPNS merupakan program pembinaan awal CPNS PUPR selama 1 tahun sebelum nantinya ditempatkan di lingkungan kerja baru pada masing-masing unit organisasi.
Pada formasi tahun 2019, total pelamar yang telah dinyatakan diterima di Kementerian PUPR sebanyak 936 CPNS. Hadir pada acara pembukaan Orientasi Tugas CPNS Formasi Tahun 2019 secara virtual para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR. (*)