Padang, majalahintrust.com – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan membuka Klinik Layanan Bersama pada awal Oktober mendatang.
Klinik ini dirancang khusus untuk mempermudah proses mutasi kendaraan angkutan barang dan perkebuna yang selama ini memakai plat luar daerah ke plat BA, sebagai bagian dari upaya serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Klinik ini akan beroperasi di Gedung Terminal Anak Air, Kota Padang, dengan menghadirkan petugas gabungan dari Bapenda, Dinas Perhubungan, BPTD Kelas II Sumbar, Ditlantas Polda Sumbar, dan DPMPTSP. Seluruh proses balik nama kendaraan akan dilakukan secara cepat, terpadu, dan efisien.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang Pemprov Sumbar untuk menutup kebocoran PAD dari sektor kendaraan bermotor yang selama ini mengalir ke daerah lain, akibat banyaknya kendaraan operasional perusahaan yang tidak berplat BA.
“Banyak kendaraan operasional perusahaan, khususnya di sektor transportasi dan sawit, masih memakai plat luar. Padahal mereka menggunakan infrastruktur kita setiap hari, tetapi pajaknya justru masuk ke daerah lain. Sedih melihat kondisi seperti ini,” ujar Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, saat temu ramah bersama pengusaha se-Sumbar di Auditorium Gubernuran, Rabu (17/9).
Dalam forum tersebut, Wagub Vasko menggarisbawahi potensi besar kebocoran PAD dari kendaraan angkutan yang tidak berplat BA. Ia memperkirakan, jika seluruh kendaraan yang beroperasi di Sumbar dimutasi ke plat BA, tambahan PAD bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.
Dana sebesar itu bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak, membangun sekolah, meningkatkan pelayanan kesehatan, serta memperkuat program-program kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh pengusaha untuk berkomitmen mengembalikan identitas kendaraan ke plat BA. Ini bukan sekadar kepatuhan administratif, tapi bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat Sumbar,” tegasnya.
Wagub juga menyoroti peran penting sektor perkebunan kelapa sawit, yang menyumbang nilai produksi hingga Rp3 triliun per tahun di Sumbar. Namun, aktivitas angkutan sawit juga memperberat beban infrastruktur jalan di daerah.
“Kami minta perusahaan sawit juga ikut berkontribusi dalam perbaikan jalan, pembangunan fasilitas publik, dan pemberdayaan masyarakat. Jangan hanya ambil keuntungan,” imbuh Vasko.
Ia menegaskan, Pemprov ingin menjalin sinergi yang saling menguntungkan: pemerintah mendapatkan PAD yang lebih besar untuk pembangunan, sementara perusahaan memperoleh kepastian hukum, infrastruktur yang lebih baik, dan pelayanan publik yang meningkat.
Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, menyatakan Klinik Layanan Bersama akan menjadi solusi one stop service (satu pintu) bagi pengusaha angkutan dan perkebunan yang ingin melakukan mutasi kendaraan ke Sumbar.
“Kami siapkan tenaga dari berbagai OPD, termasuk tenaga IT untuk mempercepat proses input data ke sistem. Semua layanan balik nama kendaraan ke plat BA akan lebih cepat dan mudah,” jelas Syefdinon.
Bapenda juga menggandeng BPTD Kelas II Sumbar untuk mencatat kendaraan barang yang keluar-masuk Sumbar melalui seluruh jembatan timbang yang ada. Data ini akan menjadi dasar untuk kebijakan registrasi ulang kendaraan yang beroperasi di wilayah Sumbar.
“Kami imbau seluruh pengusaha angkutan barang maupun sawit untuk segera melakukan mutasi kendaraan ke plat BA. Pajak ini sangat dibutuhkan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program kesejahteraan,” tambahnya.
Pemprov juga mendorong agar perusahaan mewajibkan armada rekanan menggunakan plat BA, sehingga program ini tidak hanya bersifat imbauan, tetapi menjadi komitmen bersama.
“Kami ingin perusahaan yang beroperasi di Sumbar ikut merasakan manfaat dari infrastruktur yang lebih baik. Sementara masyarakat mendapat layanan publik yang meningkat berkat kontribusi pajak mereka,” pungkasnya.(*)
