Progres Fisik Normalisasi Sungai Batang Kandis Capai 70 Persen, Pemko Kejar Penyelesaian Lahan

Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen menyelesaikan persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan, khususnya di sepanjang aliran Batang Kandis.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan ialah proses pembebasan lahan, yang masih menyisakan sepuluh titik ruas.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan bahwa proyek normalisasi sungai ini merupakan bentuk keseriusan Pemko Padang dalam pengendalian banjir.

Fadly menyebutkan, saat ini terdapat beberapa kendala dalam proses pembebasan lahan, di antaranya penetapan titik koordinat dan permintaan penilaian (appraisal) lahan.

“Kita sudah melalukan pendekatan kepada masyakarakat, apa langkah kita ke depan agar proyek ini berjalan lancar, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak dari normalisasi Sungai Batang Kandis,” ujarnya saat rapat di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (12/6/2026).

Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan bahwa langkah yang dilakukan yaitu appraisal. Pihaknya juga akan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Banyak sungai yang harus ditangani. Terkait aset, perlu dilakukan pendataan agar aset yang ada tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sementara itu, PPK Sungai dan Pantai I BWS V Sumatra, Ilyas Firman, mengungkapkan bahwa progres fisik proyek normalisasi Sungai Batang Kandis telah mencapai sekitar 70 persen. Bantaran tebing dan tanggul sungai telah berdiri, namun masih terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan keterlambatan sekitar 13 persen.

“Jika persoalan lahan ini tidak segera diselesaikan, maka maksimal progres yang bisa kami capai hanya 87 persen. Target penyelesaian pada Desember 2025 ini, dengan 10 ruas lahan yang masih terkendala,” jelas Ilyas.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Efendri Eka Saputra, menegaskan pentingnya pendataan aset oleh Pemko Padang.

“Kita bersama-sama mencari solusi agar proyek ini bisa berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang ini dihadiri oleh perwakilan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (MA)