Padang, majalahintrust.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang berupaya menggali potensi-potensi, guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan, setelah Walikota Padang Fadly Amran menyampaikan nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, Senin, 26 Mei 2025 lalu.
DPRD Kota Padang melalui Pansus II atau Komisi II pun melakukan pembahasan dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Padang, guna mencapai hal tersebut.
Pembahasan dilakukan secara meraton selama dua hari, Selasa dan Rabu, 27-28 Mei 2025, terutama terkait dengan temuan BPK RI terhadap LKPD Tahun Anggaran 2024.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, bersitungkin benar dengan OPD soal potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal sebagaimana dilaporkan BPK RI.
Muharlion mengatakan, usai penyampaian secara resmi oleh Walikota Padang tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, DPRD Kota Padang melakukan pembahasan dengan membentuk panitia khsus (Pansus).
“Kita akan bahas Ranperda ini bersama OPD terkait, semoga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang ditetapkan,” ujarnya.
DPRD Kota Padang menginginkan, semua potensi pendapatan harus dimaksimalkan. Pasalnya ia menilai, ada tiga potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal berdasarkan laporan BPK RI.
Pertama, pajak sarang walet. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI, potensi pajak sarang burung walet ini Rp6 miliar.
“BPK RI kan mengambil datanya dari Karantina hewan. Ini harus dikejar, apa Wajjb Pajak (WP)-nya sudah terdata atau belum. Kalau belum, harus dikejar,” kata Muharlion.
Selain itu juga, jelas Muharlion, yang kedua, potensi pendapatan pada Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
“BPK RI juga mencatat potensi pendapatan pada PPJ. Ini harus dikejar. Termasuk yang mengelola sendiri melalui penerangan diesel, tetap harus membayar PPJ ke Pemko Padang, seperti Semen Padang,” kata Muharlion.
PT Semen Padang sendiri, jelas Muharlion, potensi PPJ-nya mencapai Rp600 juta. “Kemaren pihak PT Semen Padang sudah dipanggil untuk membicarakan ini,” ungkapnya.
Sedangkan yang ketiga, urai Muharlion, potensi pendapatan dari penyedia catering di instansi pemerintah.
“BPK RI juga mencatat hal ini dalam laporannya dan ini harus kita kejar,” cakap dia.
Bahkan Muharlion menegaskan, bagi staf penagihan pajak di Bapenda yang kedapatan bermain-main atau nakal, harus diambil tindakan tegas.
“Seluruhnya kalau bisa ditingkatan potensi pendapatan yang ada. Staf yang bermain atau nakal, wajjb ditindak,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Miswar Djambak, menambahkan bahwa penguatan ekonomi lokal harus sejalan dengan optimalisasi penerimaan daerah.
“Kalau bisa, PAD kita di atas satu triliun. Saya sudah koordinasi soal parkir di kafe dan resto. Kenyamanan wisatawan juga harus kita jaga, ini bagian dari pelayanan publik,” pungkasnya. (adv)
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.