Tanah Datar, Intrust — Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan bersama OPD dan Stakeholder di Aula Kantor Bupati Tanah Datar Senin (1/11).
Pembukaan Rakor itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Staf Ahli Bupati Reflin
Sekretaris Baperlitbang Adriyanti Rustam menyampaikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ini menjadi tanggung jawab bersama dari itu pemerintah daerah membentuk tim guna percepatan pelaksanaan program tersebut.
Program penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan pemerintah maupun stakeholder sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Peran TKPK menjadi koordinator dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem maupun di bawah garis kemiskinan. Sehingga program ini pada OPD tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Laju pertumbuhan ekonomi Tanah Datar dibanding Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada tahun 2021 terjadi peningkatan pasca pandemi covid-19 sebesar 3,33 % , provinsi 3,29 % dan nasional 3,69 %.
Kepala Dinas Sosial Afrizon, mengatakan jika disandingkan data Dinas Dukcapil dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per 31 Desember 2022 sebanyak 117.450 KK maka 51,16 % masuk dalam DTKS dan tersisa 84,80% yang termasuk DTKS.
“Jika DTKS dianggap angka kemiskinan maka di Tanah Datar masih tinggi angka kemiskinannya. Namun di Tanah Datar kemiskinan ini tergolong ke dalam dua kelompok yaitu kemiskinan struktural atau benar-benar miskin atau tidak mampu kedua jiwanya miskin seperti tidak layak menerima bantuan namun ingin terus menerima bantuan,
Sementara itu Wakil Bupati Richi Aprian
minta seluruh OPD terkait untuk bersama sama menurunkan angka kemiskinan di Tanah Datar
Karena dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 persentase kemiskinan sebesar 4,54 persen dengan indeks9⁹ kedalaman kemiskinan 0,64, ini lebih tinggi dari tahun 2020 dan ini bisa jadi dipengaruhi pandemi Covid-19.
“Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru-baru ini pada saat rakornas mengatakan untuk kemiskinan ekstrem targetnya harus 0 (nol) persen dan itu menjadi tantangan dan PR bagi kita di daerah,“ ujarnya.
Wabup minta OPD dan unsur terkait menemukan sebuah strategi dan upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Tanah Datar. Selama ada langkah-langkah kongkrit untuk pemenuhan kebutuhan dasar termasuk akses pendidikan dasar dan juga akses kesehatan.
Terkait pendidikan, Wabup menyebut di Tanah Datar masih terdapat kekurangan guru atau tenaga pendidik. Sehingga itu perlunya ada penyebaran sehingga bisa merata ke daerah-daerah.
“Dalam upaya mengurangi beban masyarakat kita juga punya Program Unggulan (Progul) di bidang pertanian berupa yg program bajak gratis, dan program peningkatan pendapatan masyarakat miskin dengan keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah berbasis potensi daerah,” ujarnya.
U
ntuk kestabilan harga berbagai kebutuhan di pasar, Wabup minta OPD terkait untuk dapat memanage harga-harga tersebut dan berharap harga buyer kepetani tidak terlalu rendah dari harga jual di pasar sehingga petani juga diuntungkan.
Wabup minta pada Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) untuk bekerja sungguh-sungguh, begitu juga pada Tim Percepatan Penurunan Stunting yang juga punya peranan sama dalam mengentaskan kemiskinan di Tanah Datar. M.Dt
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.