Terima BPK RI, Menteri PUPR Tekankan Pembangunan Infrastruktur dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Efektif, dan Ramah Lingkungan

Bandung – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung inovasi teknologi dan inovasi penelitian untuk pembangunan infrastruktur. Dukungan inovasi teknologi dan penelitian diperlukan dalam upaya membangun infrastruktur yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah.

Menteri PUPR Basuki Hadimujono mengatakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal di Kementerian PUPR tidak hanya sekedar membangun fisik, tetapi sebagai wahana ujicoba hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna, efektif, dan ramah lingkungan juga didorong guna menciptakan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan sehingga manfaat infrastruktur dapat dirasakan generasi mendatang.

“Saya selalu tekankan, dalam setiap program penelitian dan pengembangan teknologi yang dilakukan harus berdasarkan kebutuhan pasar. Penelitian yang dilakukan oleh kementerian itu adalah applied research atau penelitian terapan. Artinya market atau pasar dari hasil penelitian yang dilakukan oleh kementerian adalah unit organisasi di dalam kementerian itu sendiri atau direktorat jenderalnya,” kata Menteri Basuki saat menerima kunjungan kerja rombongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan (BTPP), di Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/9/2021).

Menurut Menteri Basuki, upaya mengoptimalkan peran sumber daya penelitian dan pengembangan yang telah dimiliki Kementerian PUPR juga dilakukan melalui penyederhanakan organisasi. Di mana penelitian dan pengembangan yang sebelumnya dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) lebih difokuskan untuk mendukung tugas dan fungsi Direkorat Bina Teknik yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. “Kalau penelitian masih dilakukan oleh Balitbang terkesan independent. Untuk itu kami mengembalikan fungsi penelitian ke dalam Bina Teknik yang ada di setiap direktorat jenderal dengan lebih difokuskan pada perekayasa,” ujar Menteri Basuki.

Sementara Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI IV Isma Yatun menyampaikan maksud kunjungan rombongan BPK di Kantor Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan adalah untuh sharing knowledge antara auditor BPK dengan peneliti atau perekayasa Kementerian PUPR.

“Kami ingin melakukan pelatihan dari teman-teman di BPK dengan badan diklat, salah satunya Bina Teknik Permukiman dan Perumahan. Nantinya lanjut Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Saya tidak ingin teman teman BPK punya keterbatasan standar dalam pengembangan teknogi infrastruktur. Harapannya Oktober 2021 sudah bisa mulai,” turur Isma Yatun.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan melalui pembentukan Direktorat BTPP pada tahun 2020 diharapkan penjaminan terhadap mutu pekerjaan konstruksi dapat lebih optimal lagi dilaksanakan. Direktorat BTPP juga memiliki tugas untuk melaksanakan Advis Teknis, Bimbingan Teknis serta Penyusunan NSPK terkait lingkup Permukiman dan Perumahan.

“Lingkup tugas lainnya adalah menyediakan data dan informasi permukiman yang lengkap yang mudah diakses oleh seluruh stakeholders sebagai manajeman dan sumber pengetahuan penyelenggaran infrastruktur permukiman,” kata Diana Kusumastuti.

Pada pertemuan tersebut juga turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar, Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama Anita Firmanti, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto, dan Direktur BTPP Dian Irawati. (*)