Padang, majalahintrust.com – Langkah Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan Perusahaan BUMN PT Agrinas Palma Nusantara memberikan angin segar untuk mensejahterakan masyarakat dan pemerintah daerah se Indonesia.
Hadirnya perusahaan BUMN di bidang perkebunan kelapa sawit tersebut juga membuncahkan optimisme bakal menjadi sumbu perputaran roda perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta taraf hidup masyarakat menjadi meningkat.
Hal tersebut disampaikan Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Barat Verry Mulyadi kepada sejumlah media di Padang, Senin (14/4/2025).
Keoptimisan tersebut kata Verry bukan tanpa alasan, apabila PT Agrinas Palma Nusantara menjalankan konsep yang benar dalam pengelolaannya, maka tujuan mulia Presiden Prabowo mendirikan perusahaan tersebut pasti bakal tercapai.
“Seperti harapan kita bagaimana perusahaan ini nantinya bakal mengeluarkan plasma untuk masyarakat minimal 20 persen. Selain itu harapan kita juga berdampak kepada Pemerintah Provinsi, bisa saja mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) atau pembagian pengelolaan hasil perkebunan kelapa sawit seperti yang diusulkan Provinsi Riau,” terangnya.
Verry juga bakal mengusulkan bahwa dana PT Agrinas Palma Nusantara di daerah, juga dikelola oleh perbankan daerah, seperti di Sumbar ada Bank Nagari. Tujuannya agar multiplier effect dana sawit tersebut juga dirasakan oleh Bank Nagari untuk masyarakat.
“Kita berharap korporat bakal mengeluarkan minimal 20 persen plasma untuk masyarakat, karena mereka mengelola HGU Sawit. Selain itu juga DBH bakal diberikan pula kepada pemerintah daerah. Sehingga masyarakat maupun pemerintah daerah merasakan dampak positif dari hadirnya PT Agrinas ini,” ungkap pria yang juga politisi Partai Gerindra ini
Selama ini sebut Verry, masyarakat dan pemerintah daerah kurang mendapat kesejahteraan dari sektor usaha perkebunan kelapa sawit. Karena banyak lahan ilegal dari hutan lindung dan hutan produksi digarap oleh perusahaan swasta yang sudah pasti mendatangkan keuntungan pribadi.Tidak hanya itu, perusahaan swasta yang nakal ini juga kerap mengambil tanah ulayat masyarakat untuk memperluas lahan perkebunan mereka dengan cara-cara yang licik menggunakan kekerasan dan premanisme.
Munculnya satgas PKH Gabungan TNI, Kejaksaan Agung, dan Polri ungkap Verry, berhasil mengembalikan lahan ilegal itu menjadi aset negara guna digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Hingga saat ini, Satgas PKH sudah menertibkan lahan sawit ilegal di tiga daerah penghasil sawit di Nagari Tuah Sakato. Dengan rincian Kabupaten Pasaman Barat menyita lahan PT Primatama Muliajaya 330 hektar. Kabupaten Agam menyita lahan PT AMP Plantation sebesar 1622 hektar, dan Kabupaten Pesisir Selatan menyita lahan sebesar 1200 hektar dikelola PT SJAL dan 3000 hektar dikelola PT Incasi Raya. Totalnya 5000 hektar lebih
“Kejadian ini pun sudah puluhan tahun terjadi, sehingga mereka mengambil keuntangan dengan sangat besar. Bayangkan saja jika 1 hektar mereka mendapat keuntungan Rp 4 juta saja perbulan dari 5000 hektar lahan, sebesar kurang lebih Rp 200 miliar sebulan loh. Itupun tidak ada didapat oleh masyarakat,” pungkas Verry yang saat ini menjabat Anggota DPRD Sumbar.(ridho)
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.