Tanah Datar, majalahintrust.com – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD Jumat (11/7)
Sidang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra turut didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita. Turut hadir Sekda, staf ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, camat, Wali Nagari serta Forkopimda Tanah Datar dan undangan lainnya.
Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029, sebanyak 33 lembar dibacakan Wabup Ahmad Fadly menjawab pertanyaan yang disampaikan 8 fraksi DPRD pada 9 Juli 2025 kemaren.
Dalam penyampaiannya, Ahmad Fadly menyampaikan apresiasi atas masukan, saran, dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa arah pembangunan lima tahun ke depan akan lebih fokus pada pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi rakyat, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
“Kami mencatat seluruh catatan fraksi sebagai bahan perbaikan. RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tapi komitmen bersama untuk kemajuan Tanah Datar,” ujar Ahmad Fadly.
Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa pembiayaan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta merupakan tanggung jawab negara, Wabup Ahmad Fadly menyatakan bahwa Pemkab Tanah Datar siap menyesuaikan kebijakan daerah sesuai dengan amanat konstitusi.
“Pendidikan adalah hak warga negara dan menjadi tanggung jawab negara. Kami akan berkoordinasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat agar putusan MK ini terlaksana secara adil dan berkelanjutan di Tanah Datar,” katanya tegas.
Beberapa fraksi DPRD juga menyoroti perluasan pendidikan budaya lokal, khususnya adat dan tradisi Minangkabau, melalui penguatan muatan lokal di sekolah-sekolah. Mereka menuntut agar pelajaran adat tidak hanya menjadi muatan tambahan tetapi menjadi bagian integral dalam sistem kurikulum.
Wakil Bupati Ahmad Fadly menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Pemerintah daerah akan menjalin kerja sama dengan lembaga adat dan para tokoh budaya guna menyusun materi serta metode pengajaran yang berbasis pada prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS‑SBK).
Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD merupakan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif. Ia berharap agar seluruh anggota DPRD tetap mengawal proses ini dengan penuh komitmen dan integritas.
“Kita harus pastikan RPJMD ini benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Jangan sampai hanya menjadi tumpukan kertas tanpa implementasi di lapangan,” tegas Anton Yondra.
Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk aktif turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung agar perencanaan pembangunan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat. M.Dt
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.