8 Daerah Provinsi Riau Ketiban Berkah, Pekerjaan Inpres Jalan Daerah BPJN Riau Dikucurkan Rp 367 Miliar Lebih

Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo meluncurkan program Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah sesuai Intruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2023 atau yang dikenal dengan Program Inpres Jalan Daerah (IJD). Jalan yang dibangun merupakan jalan prioritas sesuai dengan usulan pemerintah daerah, dimana tugas dan tanggung jawab pekerjaan infrastrukturnya dilaksanakan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tak main-main, Pemerintah pun menggelontorkan anggaran untuk pelaksanaan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sebesar Rp.32,79 triliun untuk tahun 2023-2024. Untuk tahun pertama, anggaran sebesar Rp 14,6 Triliun telah dibagikan.

Pemerintah kota dan kabupaten se Indonesia pun ketiban berkah dengan hadirnya Program Inpres Jalan Daerah (IJD). Betapa tidak, selama ini Bupati dan Walikota sering mengeluhkan jalan yang dikelola mengalami kerusakan, akibat dari cekak nya anggaran APBD. Sehingga kemampuan keuangan daerah untuk memperbaiki jalan yang sudah hancur, tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Keberkahan dari Inpres yang dikeluarkan Joko Widodo pun juga didapat oleh Provinsi Riau. Kucuran dana APBN mengalir deras sebesar Rp 367 miliar lebih untuk ruas jalan di delapan kabupaten dan kota di Bumi Lancang Kuning. Seperti di Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Palalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, serta Kabupaten Kuantan Singingi.

Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau pun diamanahkan, untuk menyelesaikan belasan paket pekerjaan jalan IJD tersebut, demi mendorong percepatan konektivitasjalan daerah serta mengangkat perekonomian nasional di wilayah Riau.

Kepala BPJN Riau Ir T Yuliansyah MT mengatakan, program Inpres Jalan Daerah bertujuan untuk menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah melalui bantuan APBN.

Ia menambahkan, percepatan penanganan kemantapan jalan diprioritaskan pada daerah yang memiliki tingkat kemantapan rendah, terutama untuk ruas-ruas pengungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses keterisolasian. Terutama difokuskan kepada penanganan jalan daerah yang bermanfaat untuk akses pariwisata Ombak Bono, akses distribusi hasil sawit dan perkebunan masyarakat, mempercepat waktu tempuh ke lokasi tujuan wisata lainnya,

“Percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dapat memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah. Mengingat Riau memiliki banyak perkebunan kelapa sawit, tentunya juga akses menuju kebun masyarakat mesti lancar,” ucapnya.

 

Sebenarnya kata Yuliansyah, pada Tahun 2023 ini BPJN Riau mengusulkan 22 paket pekerjaan IJD serta 6 paket pengawasan, yang dibagi dalam dua tahapan. Tahapan pertama diusulkan total anggaran Rp 395,787 miliar. Sementara tahap kedua diusulkan total anggaran Rp 310,560 miliar. Total keseluruhan menjadi Rp 706,348 miliar. Namun demikian, yang disetujui hanya 12 paket pekerjaan dan 3 paket pengawasan dengan nilai kontrak Rp 367.605.miliar.

Dirinya merinci, untuk IJD Kabupaten Bengkalis terdapat tiga paket pekerjaan fisik. Kegiatan itu berupa peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih A dengan nilai kontrak Rp16.363.639.000. Kemudian peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih B (1) dengan nilai kontrak Rp24.835.960.000. Terakhir. Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih B (2) nilai kontrak Rp16.721.017.000.

Pada IJD di Kabupaten Palalawan, juga terdapat tiga paket pekerjaan fisik. Terdiri dari peningkatan kualitas Jalan Ukui-Kapou adalah 5 kilometer dengan konstruksi rigid pavement bernilai kontrak Rp 38,4 milliar. Selanjutnya peningkatan jalan poros SP2 Desa Lubuk Kembang Bunga dibangun sepanjang 5,7 kilometer dengan biaya Rp 31,5 miliar.Serta peningkatan jalan Simpang Bunut-Teluk Meranti dengan nilai kontrak Rp 38,6 miliar

Khusus di Kabupaten Kuntan Singingi (Kuansing) terdapat satu paket pekerjaan, yakni paket pekerjaan peningkatan jalan Baserah – Perhentian Luas dengan nilai kontrak Rp 48,1 miliar sepanjang 16,8 km. (paket lengkap lihat tabel)

Tentunya Yuliansyah menginginkan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor serta konsultan yang sudah mendapat amanah, untuk menjaga mutu dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Ia pun juga meminta Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) I dan 2 beserta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),  ataupun Kasatker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) beserta PPK, serta Kepala Seksi (Kasi) yang terlibat, mengawasi dengan ketat pekerjaan yang dilakukan rekanan  (Ridho)