Karena Kurang Kerjaan, PT Hutama Karya Alihkan Sumber Daya Tol Padang – Sicincin ke Tempat Lain.
Padang — Lambatnya progres pembebasan lahan Tol Padang – Pekanbaru membuat PT Hutama Karya mengalihkan sumber daya nya ke pembangunan jalan tol yang lain. Dalam artian pembangunan tol tidak dihentikan.
Jika pembebasan lahan yang kini terus dikebut, oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembebasan Lahan dan proses administasinya diselesiakan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar selesai hingga Juni 2021 mendatang, maka pengerjaan otomatis akan dilanjutkan tuntas hingga 2022.
“Tahun 2020 lalu, kita terpaksa mengembalikan 204 miliar dana pembebasan lahan ke pusat, karena tidak selesainya urusan pembebasan lahan yang terkena jalur jalan tol Padang-Pekanbaru. Syukur, tahun ini dianggarkan lagi 200 miliar. Semoga dana ini bisa dihabiskan untuk membayar ganti rugi lahan masyarakat sehingga pengerjaan bisa dilanjutkan,” ungkap Project Director PT. Hutama Karya Tol Padang – Pekanbaru Seksi I Marthen Robert Singal dalam bincang-buncang dengan sejumlah media, Minggu (7/3/2021).
Marthen mengakui, saat ini PT HK fokus untuk menyelesaikan pengerjaan jalan tol hingga KM 6 atau STA 6+300 tepatnya di bengkolan dekat Rumah Makan Lamun Ombak, Kenagarian Kasang Padang Pariaman. Mengingat, hanya baru sampai di batas itu lahan yang betul-betul tuntas pembebasannya.
“Dalam kasus jalan tol Padang Sicincin, daya serap anggaran relatif tinggi, sementara hasil pekerjaan yang dicapai selama tiga tahun baru mencapai 4,6 Km. Hingga saat ini, total lahan yang berhasil dibebaskan baru mencapai 20 persen dari panjang keseluruhan jalan tol 36 Km,” ungkap Marthen
Karena kelambatan pembebasan lahan inilah, ungkap Marthen, maka manajemen PT HK mengambil kebijakan mengalihkan aset dan sumber daya yang ada ke pengerjaan jalan tol di lokasi lain yang progresnya jauh lebih cepat. Karena, bila aset yang ada tetap dipertahankan di Sumbar, jelas perusahaan akan rugi besar karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan, sementara progres pekerjaan tidak ada.
Termasuk dengan anggaran yang tersedia, juga dialihkan dulu ke lokasi lain, seperti pengerjaan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang dan ruas lainnya di ruas tol Trans Sumatera.
“Karena percepatan pekerjaan ruas tol di sana relatif tinggi, maka sumberdaya PT Hutama Karya dari jalan tol Padang Sicincin kita pakaikan dulu ke sana,” kata Marthen.
Pihaknya sangat berharap dorongan yang kuat dari pemerintah daerah, sehingga proses administrasi lahan bisa cepat selesai. Karena saat ini sudah sangat proporsional menghargai lahan milik masyarakat. Bila pada penlok 1 harga ganti rugi yang dipatok hanya Rp.30 ribu per meter persegi, kini harga ganti rugi terendah jauh lebih lebih tinggi yakni Rp.150 ribu per meter.
“Karena itu, di setiap pertemuan tak ada penolakan dari masyarakat pemilik lahan, karena sekarang sudah ganti untung, bukan lagi namanya ganti rugi. Tinggal lagi, bagaimana percepatan penyelesaian administrasinya. Baik di tingkat kepala korong, wali nagari dan KAN hingga di badan pertanahan. Karena tim pembebasan lahan ingin proses administrasinya benar-benar tuntas agar tak ada gugatan di kemudian hari,” ungkap Marthen.(*)