Kementerian PUPR Optimalkan Penyediaan Komoditas Rangka Baja Permanen Melalui Katalog Elektronik

Jakarta – Rangka baja permanen merupakan salah satu infrastruktur pendukung konektivitas nasional maupun daerah, oleh karena itu penyediaannya menjadi hal yang sangat penting.

Untuk mengoptimalkan penyediaan komoditas ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani Kontrak Payung Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR untuk komoditas jembatan rangka baja permanen di Jakarta pada hari Kamis (5/8/2021).

Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Trisasongko Widianto bersama dengan 10 penyedia jasa disaksikan Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian.

Trisasongko Widianto mengatakan, pelaksanaan katalog elektronik menjadi perhatian Menteri PUPR, sebab katalog tersebut bertujuan untuk mengamankan barang/jasa bidang PUPR. Khusus untuk katalog elektronik komoditas jembatan rangka baja permanen, Trisasongko menceritakan proses persiapannya cukup lama yaitu selama hampir dua tahun untuk memilih 10 penyedia jasa yang ditetapkan lulus dan memenuhi syarat.

Para penyedia jasa yang terpilih yaitu PT Amarta Karya (Persero), Bumi Beam Center, PT Citramasjaya Teknikmandiri, PT Indo Trans Konstruksi, PT Karunia Berca Indonesia, PT Wiratama Globalindo Jaya, PT Yambala Indonesia, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, PT Rajawali Sakti Utama, dan PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi.

Para penyedia jasa tersebut menyediakan komoditas berupa lima jenis jembatan rangka baja permanen kelas A dengan bentang 40 meter, bentang 45 meter, bentang 50 meter, bentang 55 meter, serta bentang 60 meter.

Selain itu, mereka juga menyediakan lima jenis jembatan rangka baja permanen kelas B dengan bentang 40 meter, bentang 45 meter, bentang 50 meter, bentang 55 meter, dan bentang 60 meter.

Dalam sambutannya, Hedy menyebut katalog elektronik ini sebagai instrumen untuk mewujudkan proses pengadaan barang yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Dirjen Bina Marga meminta jajarannya untuk dapat memanfaatkan sistem pengadaan jembatan rangka baja permanen dengan sebaik-baiknya.

“Saya melihat ini sebagai instrumen penting untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan good governance, namun menjadi tidak berguna jika penggunanya masih berusaha mencari celah (untuk mengakalinya),” sebutnya.

Oleh karena itu, Hedy menantang seluruh penyedia jasa untuk meningkatkan daya saingnya dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dan proses bisnisnya, bukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai good governance.

Hedy juga memandang bahwa dengan adanya katalog eletronik komoditas jembatan rangka baja permanen tersebut maka proses pengadaan barang akan menjadi lebih cepat.

Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan Nyoman Suaryana mengungkapkan bahwa proses persiapan katalog elektronik yang berlangsung selama hampir dua tahun ini disebabkan oleh pelaksanaan aturan baru yang masih banyak belum dipahami serta terdapat semacam kekhawatiran, sehingga Pokja mengerjakan proses persiapannya dengan lebih hati-hati.

“Sistem ini nantinya akan bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh Ditjen Bina Marga, tetapi juga oleh para pemerintah daerah,” kata Nyoman Suaryana.

Sedangkan Direktur Pembangunan Jembatan Yudha Handita Pandjiriawan menyambut baik adanya katalog elektonik jembatan rangka baja permanen. Dengan sistem yang lebih transparan, sekarang pihaknya bisa memlilih dengan lebih mudah, lebih murah dan lebih efisien sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Proses pembelian menjadi lebih mudah seperti memilih produk pada lokapasar (market place). Yudha mengatakan, setelah katalog elektonik jembatan rangka baja permanen, dalam waktu dekat akan segera menyusul katalog elektronik untuk komoditas jembatan rangka bailey dan jembatan gantung,” kata Yudha.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Plt. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Dewi Chomistriana, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Ir.Abram Elsajaya Barus, serta Kepala Subdirektorat Advokasi dan Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Jasa Konstruksi Didik Rudjito. (*)